Rabu, 06 November 2019 17:05 WIB
BLORA (wartaParlemen)—Ketua Komisi C DPRD Blora Subroto menyoroti pembangunan paving di bundaran Tugu Pancasila. Kepada media, Rabu (6/11/2019), Broto—demikian ia biasa disapa—menyatakan, ada ketidak-sinkronnya di perencanaan dan pelaksanaan proyek pavingisasi tersebut.
"Jadi setelah kami amati, perencanaan dan pelaksana proyek pembangunan ini sama-sama salah," tandasnya.
Ia juga menilai jika pembangunan pavingisasi di perlintasan kendaraan-kendaraan bertonase berat tidak tepat. Pasalnya, bundaran Tugu Pancasila merupakan perlintasan antara jalan berskala nasional dan jalan berskala provinsi.
"Dari arah Rembang, di Jalan Ahmad Yani itu jalan nasional. Terus ke arah timur, ke Cepu, itu juga jalan nasional. Sementara di Jalan Gunandar, dari tugu ke arah selatan merupakan jalan provinsi yang menuju ke arah Purwodadi. Jadi kalau dipavingisasi, kami menilai ini tidak tepat," jelasnya.
Menurutnya, pavingisasi cocok untuk jalan berskala lingkungan yang perlintasannya kendaraan-kendaraan pribadi, bukan kendaraan bermuatan berat.
"Atau untuk taman, paving baru cocok. Kalau untuk jalan umum yang dilalui truk-truk bermuatan berat, ya tidak menjamin akan awet," tandasnya kemudian.
Sebelumnya, proyek pembangunan jalan paving senilai hampir Rp500 juta di bundaran Tugu Pancasila menjadi sorotan publik setelah mengalami kerusakan kecil usai dibuka pada Senin, 4 November 2019, tepat waktu selesai pengerjaan proyek. Kerusakan ini ada di sisi selatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Sudarno mengatakan, rusaknya paving di jalan bundaran Tugu Pancasila itu murni faktor alam. "Yakni karena adanya air yang mengedap di paving sebelah selatan. Kini lapisan pasirnya sudah diganti. Lalu paving yang kami pilih juga bisa menahan kendaraan bertonase hingga 15 ton," katanya. (umb)