Jumat, 15 November 2019 20:11 WIB
BLORA (wartaParlemen)—DPRD Kabupaten Blora mengusulkan adanya anggaran untuk uji kompetensi buat 1.500 honorer guru dan tenaga kependidikan di APBD 2020. Uji kompetensi bisa dilakukan dua gelombang, dengan gelombang pertamanya bisa dilakukan hingga pertengahan tahun 2020.
"Kami akan usulkan ke Pemerintah Daerah agar dianggarkan buat uji kompetensi guru-guru honorer dan pegawai tidak tetap di tenaga kependidikan. Senin nanti (18/11/2019), kami akan ada rapat dengan TAPD. Kami akan usulkan," kata Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora kepada wartawan usai audiensi Pimpinan DPRD Blora dan Pimpinan Komisi D DPRD Blora, Jumat (15/11/2019).
Anggaran yang diusulkan sejumlah Rp300 juta untuk diakomodir di APBD 2020, lalu dilanjutkan nilai yang sama di APBD Perubahan 2020.
"Tahap pertama bisa untuk menguji kompetensi 1.500 guru honorer dulu, berikutnya 1.500 lagi," ujar Ketua DPD II Kabupaten Blora Partai Golkar ini, seraya menambahkan, dengan anggaran Rp300 juta, biaya per orang untuk uji kompetensi sejumlah Rp200 ribu.
Setelah melalui uji kompetensi, kata Siswanto, yang lulus harus diusulkan untuk dianggarkan honorariumnya.
"Jadi ada penambahan hororarium setelah lulus uji kompetensi. Jika arahan Pak Gubernur Jawa Tengah sesuai UMR, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Audiensi dengan DPRD Blora ini diikuti puluhan pengurus Paguyuban honorer guru dan tenaga kependidikan (Progata) Kabupaten Blora. Pimpinan DPRD Blora yang menemui pengurus paguyuban ini antara lain: Siswanto, Mustofa, dan Sakijan. Ketiganya merupakan wakil ketua DPRD Blora. Sementara dari Komisi D DPRD Blora yang salah satunya membidangi pendidikan yang tampak hadir adalah ketuanya, Ahmad Labib Hilmy dan sekretarisnya, Mutohar. Tampak pula mantan Ketua Komisi D DPRD Blora, Supardi.
Di audiensi ini, Arys Eko Siswanto, Ketua Progata Kabupaten Blora sempat menangis saat menyampaikan jeritan batinnya.
"Saya hanya ngudo roso, yang mana kalau menangis sudah tidak bisa keluar air mata lagi," katanya. (umb)