Ramai-ramai menuding adanya penggelembungan suara

Foto: Gatot Aribowo

Proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Blora, Jumat (19/4/2019).

Jumat, 19 April 2019 22:39 WIB

BLORA (wartablora.com)—Tujuh partai politik menuding adanya penggelembungan perolehan suara salah satu partai politik di pemilihan legislatif tingkat provinsi Jawa Tengah dan tingkat Kabupaten Blora. Tujuh partai politik tersebut antara lain: Demokrat, Golkar, Hanura, Gerindra, Perindo, PPP, dan PKB. Masing-masing ketua partai tersebut, kecuali PKB yang mengirimkan utusannya, Jumat siang, 19 April 2019 mengadakan rapat di rumah Ketua Partai Hanura Kabupaten Blora Edi Harsono, dilanjutkan dengan menggelar konferensi pers. Ketujuh partai tersebut sepakat akan mengumpulkan temuan-temuan untuk dijadikan barang bukti sebelum melayangkan gugatan kepada KPUD Kabupaten Blora.

"Kami akan melayangkan gugatan dengan tuduhan adanya tindak pidana Pemilu berupa upaya manipulasi perolehan suara," kata Edi Harsono.

Edi mengklaim adanya penambahan jumlah suara untuk Partai Nasdem.

"Sebagai contoh kami menemukan adanya penambahan suara untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah di TPS 5 Desa Pelem, Kecamatan Blora, dari 20 menjadi 40. Kemudian di TPS 1 Desa Gembol, Kecamatan Bogorejo, ada penambahan suara dari 33 menjadi 83. Lalu di TPS 2 Desa Jejeruk, Kecamatan Blora ada penambahan untuk Partai Nasdem dari 9 menjadi 49, dan ada pengurangan untuk PKB dari 26 menjadi 6, dan PDIP dari 18 menjadi 8," paparnya.

Edi lantas menunjukkan bagaimana penambahan suara tersebut terjadi. Dari apa yang ditunjukkan Edi, penambahan atau pengurangan terjadi dari penjumlahan suara yang diperoleh partai ditambah perolehan suara yang diperoleh masing-masing Caleg.

"Sebagai misal, di TPS 1 Desa Gembol, Kecamatan Bogorejo yang dari 33 menjadi 83, jika anda jumlahkan dari atas ke bawah, dari perolehan partai ditambah perolehan nomor urut 1 ditambah perolehan nomor urut 2 dan seterusnya, kan harusnya ketemunya 33. Tapi di bagian bawah ini ditulis angka 83, lalu dikuatkan lagi dengan penulisan delapan puluh tiga," jelasnya.

Jika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada penghitungan tambah-tambahannya, kata Edi, penggelembungan suara ini akan lolos menjadi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Kami duga, kecurangan penggelembungan suara dan manipulasi angka ini terjadi secara sistematis dan merata. Karena dari kolega kami di partai lainnya juga memiliki temuan-temuan lain. Kami sedang mengumpulkan temuan-temuan ini untuk nantinya kami jadikan alat bukti dalam melayangkan gugatan kepada penyelenggara Pemilu. Karena menurut kami ini sudah merupakan tindak pidana Pemilu. Jadi kami tidak sekedar meminta pembetulan di rekapitulasi tingkat Kecamatan, namun juga menempuh jalur hukum. Karena bagi kami ini sudah mencederai demokrasi yang jujur dan adil," paparnya.

Temuan-temuan yang diketengahkan Edi ini menurut Ketua KPUD Kabupaten Blora M. Hamdun merupakan formulir C1 yang dipegang saksi parpol, yang menurutnya rentan kesalahan tulis.

"Jadi formulir C1 itu kami keluarkan jumlahnya lebih dari 20. Masing-masing partai memegang formulir C1-nya. Lalu petugas yang dikirimkan Bawaslu di TPS juga pegang formulir C1. Kami sendiri, di KPPS juga memiliki formulir C1, yang merupakan hologram. Di proses rekapitulasi tingkat kecamatan, yang kami pakai adalah formulir C1 hologram," kata Hamdun yang ditemui saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Blora.

Hamdun menyebut jika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan tambah-tambahannya. Namun dari pantauan wartablora.com saat mengamati proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Blora untuk TPS 2 Desa Tempuran, Kecamatan Blora tidak dilakukan penghitungan tambah-tambahan, yakni perolehan partai ditambah perolehan calon nomor urut 1 ditambah perolehan nomor urut 2 dan seterusnya hingga nomor urut terakhir. Adanya hanya petugas membaca angka-angka yang telah tertera di formulir C1 hologram, lalu dicatat oleh petugas di kertas besar di hadapan panwas kecamatan dan saksi parpol. Jika parpol tidak mengirimkan saksinya atau tidak membawa formulir C1 yang dipegangnya, secara otomatis tidak akan bisa meneliti hitungan tambah-tambahannya yang ada di formulir C1 hologram.

Dari pantauan wartablora.com pula, ada juga kesalahan hitung jumlah hadir di TPS tersebut antara di formulir dengan di aplikasi yang menggunakan sistem komputerisasi.

"Kalau bicara kemungkinan (kesalahan), yang semuanya serba mungkin, termasuk di C1 hologram yang direkapitulasi," kata Hamdun.

Karenanya menurut Hamdun, partai politik seharusnya mengirimkan saksi sebanyak jumlah TPS yang ada di Kabupaten Blora untuk proses verifikasi penghitungan perolehan suara. Jika jumlah TPS se-Kabupaten Blora sebanyak 2.950, partai perlu mengutus 2.950 orangnya untuk menjadi saksi. Sayangnya tidak semua partai politik bisa mengirimkan 100 persen sejumlah TPS, dengan pertimbangan lebih pada kantong-kantong suara yang diperkirakan dapat perolehan suara.

"Kalau mengirimkan saksi," bantah Edi Harsono, "kami juga mengirimkan saksi di TPS yang kami temukan ada penggelembungan suara tersebut. Jadi mari berpikir sederhana saja, tidak perlu berbelit. Kalau di C1 hologram yang jadi pegangan benar tidaknya hitung-hitungan, bukan C1 yang kami pegang, bisa saja petugas KPPS mencatat hitungan semaunya sendiri karena telah dibeli oleh partai tertentu untuk mencatat angka 33 menjadi 83, misalnya. Proses kecurangan dan manipulasi bisa terjadi di sini kan. Lalu apabila proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan mulus karena tidak diteliti hitung-hitungannya, maka penggelembungan angka tersebut akan lolos dan sah menjadi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Seharusnya proses rekapitulasi di kecamatan ada penelitian ulang atas penjumlahan. Jangan sampai 16 ditambah 17 sama dengan 83."

Proses kecurangan ditengarai terjadi di TPS untuk partai politik yang hendak dikurangi suaranya tidak mengirimkan saksi. Celah ini, menurut Ketua Partai Gerindra Kabupaten Blora, Yulianto, bisa dimainkan oleh petugas KPPS.

"Kecurigaan saya timbul ketika saya meminta fotocopy-an C1 ke PPS dipersulit, sementara saya tidak pegang C1 untuk pegangan saya dalam mengecek hitung-hitungannya," katanya.

Yulianto sendiri menemukan adanya pengurangan suara partainya di salah satu TPS di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan.

"Ini masak 36+1+8 sama dengan 39. Ini kan pelajaran berhitung di kelas 1 SD," dongkolnya.

Ia rencananya juga akan mengumpulkan temuan-temuannya untuk digabungkan dengan temuan-temuan dari Partai Hanura.

Sementara itu Ketua Partai Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo menyatakan harapan adanya Pemilu yang jujur.

"Karena menang dengan kecurangan itu tidak membawa berkah bagi dirinya dan rakyatnya, selain tidak membawa kedamaian dalam Pemilu," katanya mengingatkan. (*)