Waket DPRD buka konsultasi hukum gratis

Foto: wartablora.com

Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto (kanan) bersama Ketua DPC Peradi Blora-Rembang Zainudin, SH.

Senin, 21 Oktober 2019 08:54 WIB

BLORA (wartablora.com)—Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto membuka acara konsultasi hukum gratis yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Pusat Bantuan Hukum (DPC PBH) Blora-Rembang, Minggu (20/10/2019). Konsultasi hukum gratis ini digelar sehari di Graha Larasati Blora yang dimanfaatkan 100-an orang dari desa-desa di Kabupaten Blora, melibatkan ratusan advokat yang tergabung dalam DPC Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia).

"Kami mewakili Pimpinan DPRD Kabupaten Blora menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus dan anggota DPC PBH Blora-Rembang dan DPC Peradi Blora-Rembang yang membuka konsultasi hukum gratis kepada masyarakat di hari ini," kata Siswanto dalam sambutannya sebelum membuka konsultasi tersebut.

DPRD Blora dikatakan Siswanto telah menyetujui adanya anggaran Rp100 juta di APBD Perubahan tahun ini yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin untuk konsultasi hukum atas perkara hukum yang menimpanya.

"Kita anggarkan dulu Rp100 juta untuk konsultasi hukum gratis, kerja sama dengan DPC PBH Blora-Rembang dan DPC Peradi Blora-Rembang. Tahun berikutnya kita realisasikan sebagai bentuk pelaksanaan Perda nomor 21 tahun 2018," kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora ini.

Perda tersebut tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. DPRD Blora disebutkan Siswanto akan mendorong Pemerintah Kabupaten Blora agar segera menerbitkan Peraturan Bupati untuk menjabarkan secara teknis dari adanya peraturan daerah tersebut.

"Kami di Pimpinan DPRD akan mendorong Pemerintah Kabupaten Blora agar segera menerbitkan peraturan-peraturan Bupati yang menjadi amanat dari Perda 21 tahun 2018," ujar Siswanto.

Peraturan Bupati yang perlu diturunkan dari Perda ini antara lain untuk mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran bantuan hukum Litigasi dan bantuan hukum non litigasi. Selain itu ada peraturan Bupati yang mengatur tentang ketentuan mengenai tata cara dan bentuk Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum, ketentuan mengenai sanksi administratif atas larangan-larangan yang dilanggar pemberi bantuan hukum, juga peraturan Bupati yang mengatur pengawasan pemberian dana bantuan hukum.

Sementara itu Ketua DPC Peradi Blora-Rembang Zainudin, SH menyebutkan, 100-an warga yang berkonsultasi gratis ini datang dari 55 desa di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Konsultasi gratis ini disebutkan Zainudin menjadi salah satu kewajiban advokat.

"Kewajiban seorang advokat memberikan bantuan hukum probono, selain juga mengenalkan advokat, pengacara, atau penasihat hukum kepada masyarakat Blora," katanya.

Dari statistik, Zainudin menyebut 35 persen masyarakat Blora yang baru mengenal advokat.

"Konsultasi hukum dari masyarakat Blora sebagian besar untuk masalah sertifikat tanah, kriminal, dan masalah perbankan, yaitu pelelangan jaminan hutang milik nasabah yang merasa dirugikan oleh perjanjian baku perbankan," sebutnya. (*)