Terjerat hutang koperasi, ratusan pelaku UMKM minta perlindungan ke DPRD Blora

Foto: Gatot Aribowo

Muslim Ansori, Wakil Ketua JPKP DPD Kabupaten Blora berbicara mengenai persoalan-persoalan yang melilit pelaku ekonomi cilik di audiensi di DPRD Blora pada Senin (6/7/2020).

Senin, 06 Juli 2020 14:51 WIB

BLORA (wartablora.com)—Sejumlah pelaku usaha kecilan di Cepu, kurang lebihnya 20-an orang mengadukan nasib mereka ke Komisi B DPRD Blora, Senin (6/7/2020). Mereka mewakili tak kurang 189 pedagang yang bernasib serupa. Diantar Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPD Kabupaten Blora, puluhan pedagang yang hampir kesemuanya ibu-ibu itu mengeluh, terjerat hutang koperasi tanpa mendapatkan kelonggaran cicilan, disamping protes tidak masuk dalam sasaran bantuan dampak pandemi. Padahal pendapatan mereka tergantung pada penghasilan harian.

Mereka yang datang pelaku usaha kecilan yang jualan di berbagai tempat. Jualan mereka pun macam-macam. Ada yang warung kopi, jualan jajanan di sekolah-sekolah, laundry, penjahit, penjual nasi goreng, jualan sayur keliling, ada juga warung empek-empek. Selain itu ada yang bikin kue dan ada yang jualan nasi di rumah.

"Kami ada sekitar 20 orang, datang ke sini dengan keberanian setelah didamping bapak-bapak dari JPKP," ujar Rulin yang jualan kue basah di pasar.

Rulin mengaku hutang di 5 tempat di koperasi yang berbeda. Secara total hutangnya telah melampaui Rp50 juta. Dengan kondisi kesusahan payah, ia mencari pinjaman sana-sini untuk memenuhi cicilan yang setiap minggu ada saja yang datang.

Tak hanya Rulin, nasib yang sama dialami Yatni yang jualan bubur campur. Ia terjerat hutang di koperasi hingga sepuluhan juta rupiah.

Muslim Ansori, Wakil Ketua JPKP DPD Kabupaten Blora yang mendampingi pedagang kecil ini menyebutkan, hampir semua pedagang keluhannya sama: terjerat hutang koperasi yang rentenir.

"Jumlah hutang mereka ada yang belasan juta juga ada yang puluhan juta. Ada yang hutang di 4 koperasi, bahkan ada yang  5 koperasi," kata Rori, panggilan akrabnya.

Dalam forum audiensi yang dimediator Komisi B DPRD Blora dengan mendatangkan pejabat urusan terkait, Rori menyampaikan adanya persoalan-persoalan di rakyat kecil yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintahan Kabupaten Blora.

"Dalam jangka dekat, bagaimana pedagang-pedagang kecil ini bisa dapat diberikan bantuan untuk melonggarkan pembayaran. Sementara dalam jangka panjang, bagaimana pelaku-pelaku ekonomi di bawah bisa mendapat akses pembiayaan usahanya dengan ongkos yang ringan," katanya sembari menambahkan, elain meminta bantuan untuk kelonggaran cicilan hutang, disebutkan ada pula pengharapan dari para pedagang cilik tersebut agar dapat bantuan dampak langsung covid-19.

Divisi Hukum JPKP, Lukito menambahkan, di akhir audiensi para pedagang mendapat janji komitmen bantuan yang akan diusahakan segera bisa dicairkan. "Kita sudah mendapatkan komitmen itu, dan para pedagang perlu dihimpun dalam sebuah lembaga sebagai syarat mengambil bantuan tersebut," jelasnya.

Kepada wartablora.com, Ketua Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo mengatakan jika masih ada tambahan syarat lagi untuk dapat dikucurkan bantuan. "Setidaknya lembaga atau organisasi tersebut sudah berjalan 2 tahun," ujarnya saat ditemui di ruangannya usai audiensi. ***