Ribuan petani hutan turun jalan dukung KHDPK

Foto: Gatot Aribowo

Aksi massa petani hutan dari Blora selatan mendukung KHDPK.

Rabu, 20 Juli 2022 17:01 WIB

BLORA (wartablora.com)—Lebih dari 1.000 petani penggarap hutan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan Blora Selatan (GKTHBS) turun ke jalan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Mereka mengadakan long march dari Lapangan Kridosono, Blora, menuju Gedung DPRD Blora, Rabu, 20 Juli 2022. Sempat menggelar orasi di jalan raya depan gedung, perwakilan mereka diterima Komisi B DPRD Blora untuk mengadakan audiensi yang menghadirkan perwakilan Perum Perhutani dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora. Dalam audiensi mereka sepakat untuk menunggu turunan aturan KHDPK yang mengatur peta luasan tanah Perhutani yang akan dijadikan KHDPK. Ada 5 wilayah Perhutani di Kabupaten Blora yang jadi wilayahnya kesatuan pemangku hutan, disingkat KPH. Antara lain: KPH Cepu di wilayah tenggara, KPH Randublatung di wilayah selatan, KPH Blora di wilayah barat dan tengah, KPH Mantingan di wilayah utara, dan KPH Kebonhardjo di wilayah timur hingga timur laut. Mereka menguasai lahan hingga hampir separo wilayah administrasi Kabupaten Blora. Wilayah kekuasaan mereka ini yang nantinya akan dijadikan KHDPK. Hanya luasannya berapa yang akan mengurangi lahan Perhutani, masih menunggu aturan mainnya lebih lanjut.

Menggunakan puluhan truk, ribuan orang yang terhimpun dalam 4 KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perwakilan KTH berbagai kecamatan, serta organisasi massa lainnya seperti Sedulur Relawan Tani (Sentani), Front Blora Selatan (FBS), dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) tiba di lapangan Kridosono sebelum mengular jalan kaki melintas di pertigaan lampu lalu lintas Koramil Blora, menuju Gedung DPRD Blora. Dalam orasi, mereka menuntut segera dibukanya peta luasan tanah Perhutani di Blora yang tercatat akan dijadikan KHDPK. Sayangnya, sejak keluarnya KHDPK pada 5 April 2022 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 tahun 2022 belum ada aturan turunan dari kementerian yang memetakan luasan lahan di masing-masing divisi regional dan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH).

"Hingga saat ini kami belum menerima peta luasan lahan hutan yang akan masuk dalam KHDPK," kata Fitra, Wakil Administratur KPH Cepu yang dihadirkan dalam audiensi tersebut. Sayangnya, 4 wilayah kesatuan hutan yang lain tidak dihadirkan pula.

Pujiariyanto, Sekretaris Bappeda Blora yang dihadirkan dalam audiensi menyebutkan, keluarnya keputusan menteri yang mengambil 1,103 juta hektar tanah hutan untuk kawasan hutan dengan pengelolaan khusus masih kontroversial. Ia menyebut jika peraturan tersebut sedang digugat ke mahkamah. Meski begitu, ia menyatakan Pemkab Blora mendukung keluarnya keputusan tersebut. Apalagi jika penggunaan kawasan hutannya diperuntukkan masyarakat kawasan hutan, juga untuk petani yang telah menggarap lahan hutan untuk produksi pertanian mereka.

"Saya menemani Pak Bupati menemui Kementerian LHK. Pak Bupati minta, yang mendapatkan ijin (menggunakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus) diprioritaskan masyarakat setempat dan petani penggarap lahan hutan," tandasnya.

KHDPK adalah Keputusan Menteri LHK nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Lebih detail keputusan tersebut dapat diunduh di sini. Dalam keputusan ini, luasan hutan negara yang akan dijadikan KHDPK seluas 1.103.941 hektar. Di Jawa Tengah, luasan hutan negara yang akan digunakan KHDPK seluas 202.988 hektar, terdiri kawasan hutan produksi seluas 136.239 hektar dan hutan lindung seluas 66.749 hektar. Luasan KHDPK ini disebutkan dalam keputusan tersebut, peruntukkannya antara lain buat kepentingan perhutanan sosial, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, rehabilitasi, perlindungan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan penggunaan kawasan hutan.

Bupati Blora Arief Rohman sendiri menyatakan pihaknya telah menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) terkait KHDPK. Pasalnya, ujar Arief Rohman, keputusan tersebut masih belum final. Pihaknya masih menunggu keputusan peta wilayah yang akan dikeluarkan kementerian.

"Kami sendiri, Pemkab Blora, meminta kepada kementerian untuk dilibatkan dalam membahas KHDPK lebih lanjut untuk menghindari konflik di lapangan," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia mengimbau agar masyarakat sekitar hutan tidak terkecoh dengan pihak-pihak yang memprovokasi pengukuran lahan hutan sebelum keputusan tersebut final. Hal ini ditegaskannya untuk menghindari konflik antara masyarakat.

"Jangan terkecoh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab!"

Perlu sosialisasi

Koordinator aksi dukungan KHDPK, Eksi Wijaya mengatakan, keluarnya putusan tersebut sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang desa-desanya terletak di kawasan hutan. Pasalnya, informasi yang berkembang di masyarakat bawah bisa liar jika tidak disosialisasikan keputusan tersebut.

"Kita sosialisasikan kepada teman-teman kita yang menunggu hasil audiensi ini. Kami juga berharap agar pemerintah bisa melakukan sosialisasi tentang KHDPK," ujarnya.

Hal senada disampaikan Yuyus Waluyo, Ketua Komisi B DPRD Blora yang berdialog dalam audiensi tersebut.

"Perhutani tolong sosialisasikan," tandasnya. ***