Komunitas Jurnalis Blora Desak Presiden Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis

Foto: Courtesy suarabanyuurip.com

Puluhan jurnalis Tuban yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuban menggelar aksi protes atas putusan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi kepada pembunuh jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa.

Senin, 28 Januari 2019 15:50 WIB

BLORA (wartablora.com)—Protes keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi terhadap I Nyoman Susrama, terhukum kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa, terus berlanjut. Ketua Komunitas Jurnalis Blora (KJB) Umbaran Wibowo mendesak pencabutan keputusan pemberian remisi tersebut.

"Kami mendesak dengan keras supaya keputusan pemberian remisi ini ditinjau ulang, bahkan harus dicabut. Jika tidak, ini menjadi preseden buruk terhadap pekerjaan kami sebagai wartawan yang memiliki tanggung jawab mengungkap kebenaran," kata wartawan TVRI ini, Senin (28/1/2019).

Lebih parah, Umbaran menyebut jika pemberian remisi ini tidak dicabut oleh Presiden Joko Widodo sama saja membiarkan wartawan bekerja tanpa perlindungan dari negara.

"Pemberian remisi ini tidak adil bagi kami di kalangan jurnalis, karena memberikan sinyal pada yang lain jika mereka bisa berbuat apa saja pada wartawan yang coba-coba mengungkap fakta tentang kejahatan yang dilakukan oleh mereka," imbuhnya seraya mengaku jika dirinya sebagai jurnalis mengaku kecewa dengan adanya remisi tersebut.

Di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan jika remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis tersebut telah melalui prosedur yang berlaku.

"Bersama beliau itu ada ratusan orang juga, bukan hanya dia, [tapi] ratusan orang, jadi tidak ada lagi urusannya dengan presiden. Itu memang sudah proses umum dan presiden-presiden sebelumnya melakukan hal yang sama," katanya, mengutip dari tirto.id.

Yasonna pun menegaskan bahwa pemberian remisi ini sudah melalui proses yang panjang. Remisi ini diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, lalu lanjut ke tingkat Kantor Wilayah, diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan, hingga akhirnya sampai ke meja Yasonna.

Setelah disetujui oleh Yasonna, baru lah remisi diserahkan kepada Presiden Jokowi. Presiden lalu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018. Ada 115 napi dengan hukuman seumur hidup yang mendapat remisi dalam Keppres itu, termasuk Susrama. Oleh karena itu, Yasonna juga membantah anggapan bahwa pemberian grasi kepada pembunuh wartawan ini mematikan kebebasan pers.

"Enggak lah udah lama ini kan persoalannya sudah lama. Kebebasan pers kan sampai sekarang jalan juga kok," kata dia, seperti dikutip kompas.com.

Di Tuban, hari ini, Senin, sejumlah 25 jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuban (FWT) menggelar aksi protes menuntut pencabutan remisi yang didapat mantan calon legislatif dari PDIP ini. Khusni Mubarok, koordinator aksi menyebut jika pemberian remisi menjadi ironi di tengah kekerasan terhadap jurnalis yang kian meningkat.

"Pembunuh jurnalis malah diberikan remisi, ini ironis. Padahal setiap tahun kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat," katanya, mengutip dari suarabanyuurip.com.

Aksi protes digelar dengan long march dan berakhir penandatanganan menolak remisi yang diberikan presiden.

Jumat pekan lalu, (25/1/2019), aksi protes pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis mulai bermunculan di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta, para jurnalis menggelar aksi di seberang Istana Presiden. Aksi tersebut dikoordinir oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan didukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LB Jakarta, dan Forum Peduli Masyarakat Jakarta (FPMJ).

Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, menyatakan kebijakan presiden mengurangi hukuman Susrama melukai rasa keadilan. Bukan saja bagi keluarga korban, tetapi juga jurnalis di Indonesia. Sebab kebijakan tersebut bertentangan dengan kebebasan pers. 

"Kami mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi kepada pelaku pembunuh jurnalis Prabangsa," kata Manan.

Di Bali pada hari yang sama pekan lalu, aksi dipusatkan di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar. Peserta aksi datang dari PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) Bali, Solidaritas Jurnalistik Bali (SJB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Perhimpunan Jurnalis NTT, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali.

Di Solo, AJI Solo dan PPMI Surakarta menggelar mimbar bebas memprotes pemberian remisi kepada anggota Caleg PDIP terpilih periode 2009-2014 tersebut.

Seperti dilansir republika.co.id, dalam mimbar bebas itu, AJI Solo mempertanyakan bagaimana bisa seorang terpidana otak pembunuhan wartawan bisa lolos dalam pemberian remisi. Pemberian remisi semestinya juga memperhatikan sensitivitas kasus dan dampak yang ditimbulkan. Termasuk dalam kasus-kasus kekerasan lain yang belum terungkap.

Di Lampung, sehari kemudian, puluhan jurnalis menggelar aksi protes di Tugu Adipura Kota Bandarlampung, Sabtu (26/1/2019).

"Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami atas pengurangan hukuman terhadap pelaku utama pembunuhan kawan seprofesi kami," kata koordinator aksi Rudiyansyah yang juga Koordinator Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung.

Sebelumnya, pada Desember 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Nama I Nyoman Susrama ada di antara 115 narapidana penerima remisi.

Susrama adalah otak dibalik pembunuhan terhadap AA Prabangsa, wartawan Radar Bali yang ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh rusak pada 16 Februari 2009 di Teluk Bungsil, perairan Padang Bai, Karangasem, setelah 5 hari dilaporkan hilang. Pada persidangan vonis di PN Denpasar pada 15 Februari 2010, Susrama dihukum seumur hidup, lebih ringan dari tuntuan jaksa yang meminta hakim menghukum mati.

Mengutip jppn.com tertanggal 16 Februari 2010 dinihari, majelis hakim yang diketuai Djumain menyebut jika motivasi pembunuhan yang didalangi Susrama mengarah pada munculnya pemberitaan di surat kabar di harian Radar Bali yang ditulis Prabangsa pada tanggal 3, 8 dan 9 Desember 2008. Isi pemberitaan mengenai proyek-proyek di Dinas Pendidikan Bangli. Dimana dalam proyek itu, terdakwa Susrama menjabat sebagai ketua komite proyek pembangunan proyek bernilai miliaran rupiah.

Di persidangan juga terungkap jika Susrama tampil tanpa penyesalan setelah menerima putusan tersebut, dan tetap mengelak tidak mendalangi pembunuhan tersebut kendati bukti-bukti persidangan telah kuat mengarah pada dirinya. (*)