Audiensi GTT/PTT dengan DPRD Blora

Ketinggalan Jumatan, pertemuan tak menggembirakan GTT/PTT

Foto: Gatot Aribowo

Pengurus Progata Kabupaten Blora yang mewakili suara ribuan hororer guru dan tenaga kependidikan bertemu dengan unsur Pimpinan DPRD Blora, Jumat (15/11/2019).

Jumat, 15 November 2019 17:52 WIB

BLORA (wartablora.com)—Perjuangan terus dilanjutkan paguyuban honorer guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Blora. Paguyuban yang menghimpun suara lebih 3.000 guru itu, Jumat (15/11/2019), perwakilan yang terdiri pengurusnya bertemu dengan perwakilan rakyat di Ruang Lobi Gedung DPRD Blora di Jln. Ahmad Yani, Blora. Paguyuban yang menyebut diri Progata, pengurusnya diketuai Arys Eko Siswanto, bertemu dengan 3 pimpinan perwakilan rakyat dan pimpinan komisi yang menjadi bidang tugasnya, yakni Ketua Komisi D, Ahmad Labib Hilmy.

"Saya masih merasa sedih, karena kami merasa masih dipersulit untuk mendapatkan keadilan," sebut Arys usai pertemuan dengan 3 Pimpinan DPRD hingga lepas adzan Jumat tengah hari.

Tiga pimpinan DPRD ini adalah Mustofa, Sakijan, dan Siswanto. Selain Ketua Komisi D yang sekarang, pertemuan tersebut juga diikuti Ketua Komisi D DPRD Blora periode sebelumnya, Supardi, yang mengakui bahwa merampungkan urusan dengan tenaga kependidikan tersebut perlu keberpihakan.

"Ini hanya soal keberpihakan. Gak pas kalau dipertemukan dengan peraturan-peraturan pemerintah, seperti PP 19 tahun 2017.  Pemerintah daerah seharusnya berpihak pada tenaga kependidikan ini," katanya.

Keberpihakan ini diwujudkan dengan surat tugas dari Pemerintah Kabupaten, yang berkonsekuensi dengan penganggaran untuk belanja kesejahteraan guru-guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut. 

"Kalau anggaran," kata Ketua Progata Kabupaten Blora, Arys Eko Siswanto, "berapa-berapa kami menerima. Tapi tolonglah status kami. Dengan status tersebut setidaknya ada pengakuan keberadaan kami."

Status yang dimaksud adalah surat tugas bertanda-tangan Bupati Blora. Dasar penandatanganannya, pengecekan langsung ke sekolah-sekolah bahwa keberadaan guru di sekolah yang bersangkutan adalah benar-benar untuk memenuhi kekosongan adanya tenaga guru di sekolah tersebut.

"Kalau acuannya PP 19 2017, sejak kapan sudah dilakukan kajian. Kami tidak pernah mendapati Pemerintah Daerah melakukan kajian, apakah akan ada konsekuensi hukum kalau Bupati bertanda-tangan surat tugas untuk kami?" ujar Arys mempertanyakan ketakutan Pemerintah Kabupaten Blora mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurusi tenaga kependidikan honorer ini.

Jika dasar pemikirannya adalah profesional dan kompetensi seorang guru, Arys justru menilai tidak tepat. Karena latar belakang mereka bekerja sebagai tenaga pendidik dan kependidikan adalah karena adanya kekosongan guru di sekolah.

Arys malah menuding, Pemerintah Kabupaten Blora tidak peduli dengan dunia pendidikan. Pasalnya, tidak ada mekanisme yang dibangun Pemerintah Kabupaten Blora di tahun-tahun sebelumnya ketika sekolah kekurangan guru.

"Ini sekolah dibiarkan saja, lalu ketika pihak sekolah mengambil tenaga guru untuk mengisi kekosongan, kami yang disalahkan," ujarnya.

Bagi Arys dan kawan-kawan, berlarut-larutnya mengurusi lebih 3.000 guru honoror dan tenaga kependidikan tidak tetap ini seharusnya diselesaikan dengan kebijakan yang lapang, tidak harus dengan kebijakan yang mengada-ada. Menggunakan acuan PP 19 2017 adalah kebijakan yang mengada-ada, menandakan Pemerintah Kabupaten Blora malas mendata sekolah-sekolah yang kekurangan guru sejak bertahun-tahun lalu, sehingga enggan untuk memenuhinya agar anak-anak didik tidak terlantar. ***