Hasil kajian hukum perkara tanah Wonorejo akan diseminarkan

Foto: Dokumen wartablora.com

Seribuan lebih warga Cepu turun ke jalan selama 90 menit, Senin (11/3/2019), menggelar mimbar bebas dengan membawa puluhan pamflet. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Blora melepaskan hak pakai atas tanah yang mereka tinggali.

Senin, 02 Maret 2020 15:11 WIB

BLORA (wartablora.com)—Perkara tanah kawasan Wonorejo di Cepu antara warga setempat dengan Pemerintah Kabupaten Blora memasuki babak baru. Setelah hampir 10 bulan tidak terdengar kabar, perkembangan terakhir tim pendampingan warga yang dimotori Lukito berencana akan menggelar seminar hasil kajian hukum yang telah dilakukan bersama dengan ahli-ahli hukum dari UGM. Seminar akan digelar di Pendapa DPRD Kabupaten Blora pada Kamis, 12 Maret 2020 mendatang, atau tepat satu tahun aksi massa yang digelar pada 11 Maret 2019. Baca arsip beritanya di sini.

"Hasil kajian ini akan kami seminarkan di DPRD. Mangapa di situ? Selain menjadi representasi rumah rakyat, kami berharap DPRD Kabupaten Blora periode ini juga turut membantu perjuangan dalam menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada lagi ganjalan, baik di pemerintahan Kabupaten Blora sendiri juga di warga di perkampungan Wonorejo, Jatirejo, Sarirejo, dan Tegalrejo," terang Lukito usai bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum di ruangan Ketua DPRD Kabupaten Blora, Senin (2/3/2020).

Pihak-pihak yang akan dihadirkan dalam seminar ini antara lain dari tim kajian hukum Wonorejo yang terdiri dari ahli-ahli hukum UGM, Kantor Staf Presiden, juga dari KPK. Sementara dari Blora sendiri beberapa pihak terkait akan diundang, antara lain dari Pemerintah Kabupaten Blora, Kantor Pertanahan, Kejaksaan Negeri Blora, dan DPRD Kabupaten Blora.

"Kami mengundang KPK untuk memberikan penjelasan jika pelepasan tanah di kawasan tersebut untuk warga masyarakat yang telah menempati tidak bertentangan dengan hukum dan memungkinkan untuk dilakukan," jelasnya.

Hasil kajian ini dikatakan Lukito telah selesai beberapa bulan lalu. Hasil kajian ini sebenarnya akan dibahas bersama dengan hasil kajian dari Pemerintah Kabupaten Blora.

"Namun," kata Lukito, "Pemerintah Kabupaten Blora tampaknya tidak pernah mau melakukannya. Saat hasil kajian kami diminta, kami menolaknya. Kami ingin hasil kajian ini dibuka bersama-sama ke publik untuk dibahas bersama. Seminar adalah cara yang lebih bagus dilakukan untuk membuka hasil kajian ini."

Selain beberapa pihak terkait yang diundang, seminar juga akan mengundang perwakilan warga yang berkepentingan langsung dengan penyelesaian kasus tanah di kawasan Wonorejo.

"Seminar terbuka untuk umum, agar ada kejelasan duduk perkaranya," imbuhnya. ***