Gagas jalan lingkar, Pemkab Blora butuh Rp480 miliar

Foto: Gatot Aribowo

Pujiariyanto, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora.

Minggu, 13 Agustus 2023 16:53 WIB

BLORA (wartablora.com)—Pemerintah Kabupaten Blora telah menggagas jalan lingkar untuk mengurangi kepadatan kendaraan berat yang melintasi jalan protokol perkotaan. Namun, kebutuhan anggaran yang besar untuk mewujudkan gagasan yang telah disusun sejak 2019 ini membuat jalan lingkar tak kunjung dibuat. Dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp500 miliar hingga Rp800 miliar untuk merealisasikan jalan lingkar ini. Dari kebutuhan anggaran tersebut, 60 persen harus disediakan APBD Kabupaten Blora untuk pembebasan lahan.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora Pujiariyanto mengatakan, gagasan untuk membuat jalan lingkar muncul akibat banyaknya kerusakan jalan di perkotaan yang dilalui kendaraan-kendaraan bertonase. Apalagi sudah banyak kabupaten, seperti Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus yang telah membuat jalan lingkar di pinggiran kota yang pembangunan jalannya bisa menggunakan dana APBN.

"Pembangunan jalannya sendiri bisa menggunakan dana APBN, sementara pembebasan lahannya pemerintah pusat menyerahkannya pada dana APBD. Padahal kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan hitungannya lebih besar, 60 persen dari total anggaran yang dihitung. Sisanya 40 persen adalah anggaran untuk pembangunan jalannya, bisa diusulkan ke APBN," katanya saat dijumpai di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Ada 3 alternatif jalan lingkar yang disusun tim Bappeda Kabupaten Blora, 4 tahun silam, dengan rute alternatif terjauh 24 kilometer. Ketiga alternatif ini melintasi dari Blora barat memutar ke utara, lalu menuju timur melintasi pinggiran kota. Dengan perlintasan ini, kendaraan dari arah Purwodadi menuju Rembang bisa menggunakan jalan lingkar ini, demikian juga sebaliknya. Sementara dari arah Cepu ke Rembang maupun ke Purwodadi, juga dari arah sebaliknya bisa melintasi jalan lingkar ini.

"Alternatif pertama dari Pos Ngancar ke utara tembusnya Sitirejo, Medang, hingga ke Tempellemahbang. Ini alternatif terjauh 24 kilometer," sebutnya.

Dengan rute terjauh ini, kebutuhan anggaran dihitung bisa mencapai Rp800 miliar, dengan Rp480 miliar harus diambilkan dari APBD untuk pembebasan lahan dengan kebutuhan lahan lebarnya 20 meter, sudah termasuk irigasi dan bahu jalan, serta badan jalan.

"Alternatif kedua menggunakan jalan yang sudah ada. Dari pertigaan setelah Pos Ngancar ada jalan menuju ke Tambahrejo, tembus ke Medang, lalu ke timur melintasi Tempuran, lalu ke selatan ke perempatan Seso. Alternatif ketiga, rute terpendek. Sama seperti alternatif kedua, tapi ke utara dan ke timurnya tidak tembus Medang tapi tembusnya pertigaan Patalan, ke timur tembus pertigaan Puledagel, lalu ke selatan tembus perempatan Seso," jelasnya.

Dengan rute terpendek, kebutuhan anggaran mencapai Rp500 miliar, dengan Rp300 miliar diambilkan dari APBD untuk pembebasan lahan.

Adanya kebutuhan anggaran yang besar ini, sementara di sisi lain belanja modal yang selama ini tak melebihi Rp400 miliar pada APBD 2023, nyaris tidak memungkinkan jalan lingkar ini dapat diwujudkan. Pasalnya, jika belanja modal dari APBD diambil untuk membangun jalan lingkar, hampir tidak ada lagi pembangunan infrastruktur lain yang bisa menggunakan alokasi belanja modal dari APBD.

"Bisa kita cicil secara bertahap. Misalkan dari arah Rembang dulu, kita buatkan jalan lingkar di Patalan," katanya.

Dengan membuat jalan lingkar, otomatis akan ada pelebaran jalan yang memakan lahan warga yang telah berdiri rumah-rumah. Lantas bagaimana menyikapinya?

"Ya kalau akan kita wujudkan, perlu sosialisasi ke warga dulu yang lahannya termakan pelebaran jalan," pungkasnya.