Konflik tanah Kawasan Wonorejo Cepu

DPRD Blora siap jalani mekanisme pemindahtanganan aset

Foto: Gatot Aribowo

Audiensi yang mempertemukan antara perwakilan warga masyarakat di Kawasan Wonorejo Cepu yang didampingi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora dengan jajaran pejabat di Pemerintahan Kabupaten Blora dimediasi Komisi A DPRD Blora, Senin (22/6/2020).

Senin, 22 Juni 2020 16:51 WIB

BLORA (wartablora.com)—Komisi A DPRD Kabupaten Blora menyatakan siap menjalani mekanisme pemindahtanganan aset tanah di Kawasan Wonorejo Cepu. Tanah ini seluas lebih 81 hektar yang sejak 2013 telah disertifikatkan hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Blora sehingga telah menjadi aset pemerintah tersebut. Pemindahtanganan tanah akan menggunakan pedoman di Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Kesiapan ini mencuat dalam audiensi yang digelar di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Blora dengan mediasi Komisi A yang diketuai Supardi, Senin (22/6/2020). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 di bab 9 mengenai pemindahtanganan, barang milik daerah berupa tanah dapat dilakukan pemindahtanganan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Bentuk pemindahtanganan dapat dilakukan dengan penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal.

"Siaplah (menjalani mekanisme pemindahtanganan). Pihak investor juga sudah mendapatkan haknya. Mengapa kita persulit yang untuk masyarakat banyak," kata Supardi, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora usai memimpin mediasi antara Pemkab Kabupaten Blora dengan masyarakat kawasan Wonorejo tersebut.

Audiensi diminta oleh perwakilan warga dari 4 perkampungan di kawasan tersebut yang masuk dalam wilayah administrasi 3 kelurahan, diadvokasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora. Masyarakat kawasan ini terdiri dari Perkampungan Tegalrejo dan Perkampungan Wonorejo yang keduanya masuk Kelurahan Cepu, Perkampungan Jatirejo di Kelurahan Karangboyo, dan Perkampungan Sarirejo di Kelurahan Ngelo. Kawasan ini dihuni tak kurang 800 kepala keluarga, dengan luasan tak lebih 81,835 hektar.

Audiensi menghadirkan pejabat Pemerintahan Kabupaten Blora, antara lain: Asisten I Setda Kabupaten Blora Kunto Aji, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Blora, juga Kabag Hukum Setda kabupaten Blora, dan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora.

 

Dalam audiensi, anggota Komisi A yang terlibat aktif bersuara antara lain: Mochammad Aliuddin dan Yusuf Abdurrohman. Suara keduanya kompak berpihak ke kepentingan masyarakat Wonorejo. Mereka pun kompak berseru siap kala pejabat pemerintahan membacakan syarat adanya persetujuan DPRD Blora dalam pemindahtanganan tanah tersebut.

Aliuddin sempat menyoroti pihak investor yang akan mendapatkan hak guna seluas 28 hektar di atas tanah 81,835 hektar tesebut.

"Pak Singgih (investor) sudah mengeluarkan uang Rp2 milyar dan oleh Kementerian Dalam Negeri disarankan untuk menggugat kalau ingin sertifikat hak pakai Pemkab dipecah. Sudah dimenangkan Pak Singgih di pengadilan, dan sudah proses untuk mendapatkan sertifikatnya. Sekarang giliran masyarakat, kalau bisa diurus sendiri, tidak usah ke Pemerintah Provinsi atau ke Kementerian Dalam Negeri," tandas Aliuddin dalam forum audiensi tersebut.

Sebelumnya, di hasil kajian hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang digelar di Pendapa DPRD Blora pada Kamis, 12 Maret 2020, Dr. Oce Madril, SH, MA menyatakan, mekanisme dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut bisa menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang diturunkan di Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tersebut.

"Yang dibutuhkan pertama kali untuk menyelesaikan perkara ini adalah adanya political will dari Pemerintah Kabupaten Blora. Dengan political will ini akan ada ruang untuk menyelesaikan perkara ini. Ruang bisa berupa dialog untuk bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan secara administrasi, salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara," jelasnya. Selengkapnya ada di sini.

Menagih komitmen Pemkab Blora

Sementara Lukito dari Divisi Advokasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora menyanyangkan sikap Bupati Blora Djoko Nugroho yang tidak memiliki komitmen dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam audiensi dengan mediasi Komisi A di DPRD Kabupaten Blora, Bupati Djoko Nugroho terkesan menghindar untuk bertemu dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini tidak akan selesai kalau hanya bertemu dengan pejabat pemerintahannya, bukan bupatinya langsung yang punya otoritas. Kalau hanya bertemu dengan Asisten I, para kepala bagian yang terkait, ujungnya hanya akan debat. Kalau pun DPRD Blora meminta para pejabat ini, mereka juga akan melapor terlebih dulu ke bupati, dan belum tentu bupati juga ada kemauan menyelesaikan," ujar Lukito dalam forum audiensi tersebut.

Niat Bupati untuk menyelesaikan konflik ini dengan tidak ada konsekuensi hukum yang menyertainya di belakang, kata Lukito tidak dilanjutkan dengan kemauan menyelesaikan.

"Dari dulu katanya niat menyelesaikan, tapi tidak kunjung mau menyelesaikan. Mau membuat sekretariat bersama untuk menjadi forum bersama untuk mengkaji ada tidaknya konsekuensi hukumnya, tapi tidak pernah dibuat (baca beritanya di sini). Lalu meminta untuk membuat kajian masing-masing untuk nantinya hasil kita bandingkan, juga tidak pernah dilakukan. Berbulan-bulan kami melakukan kajian dengan ahli hukum UGM. Hasil sejak akhir tahun lalu sudah siap kita adu dengan kajian dari Pemkab, tapi Pemkab justru selalu menghindar hingga akhirnya pada Maret lalu kami luncurkan sendiri hasil kajian kami bersama UGM," paparnya kepada wartablora.com menjelaskan kronologis menyelesaikan persoalan konflik tersebut.

Paparan kronologis tersebut juga disampaikan dalam audiensi.

Ia berharap dengan keberpihakan DPRD Kabupaten Blora ini bisa mendorong Bupati Djoko Nugroho berbuat nyata dalam menyelesaikan konflik tersebut. ***