DPRD Blora didorong undang tim kajian hukum perkara Wonorejo

Foto: Gatot Aribowo

Audiensi kedua antara Komisi A DPRD Blora dan warga perwakilan Kawasan Wonorejo Cepu yang didampingi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora, Senin (3/8/2020).

Senin, 03 Agustus 2020 19:52 WIB

BLORA (wartablora.com)—Keberpihakan Komisi A DPRD Blora kepada warga Wonorejo dalam sengketa tanah dengan Pemerintah Kabupaten Blora akan diwujudkan dengan mendorong Pimpinan DPRD Blora mengundang tim kajian hukum perkara Wonorejo. Tim ini berasal dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang pernah meluncurkan hasil kajiannya di Blora pada Kamis, 12 Maret 2020 silam. Dorongan ini muncul saat Komisi A DPRD Blora menerima sejumlah warga perwakilan Kawasan Wonorejo Cepu yang didampingi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora, Senin (3/8/2020).

"Jadi kami inginnya ada resume yang secara resmi bisa kita lampirkan saat mengundang Bupati Blora datang ke DPRD Blora untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan kasus sengketa tanah di kawasan Wonorejo. Resume disusun saat atau setelah tim kajian hukum yang dimiliki warga melakukan paparan di hadapan kami dan unsur-unsur pimpinan. Paparan nanti bisa dikemas dalam bentuk seminar, talkshow, atau apalah bentuknya nanti," jelas Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi kepada wartablora.com usai menggelar audiensi.

Sebelumya warga mendesak agar Komisi A DPRD Blora bisa mengundang Bupati Blora untuk dimintai penjelasan mengenai penyelesaian tuntutan warga yang ingin memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang telah ditempati di kawasan yang masuk dalam 4 perkampungan di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu tersebut.

"Tapi kan tidak bisa dengan kapasitas Komisi A yang mengundang," jelas Supardi menjawab mengapa tidak bisa mendatangkan Bupati Blora ke DPRD Blora dalam kaitan sengketa ini.

"Kapasitasnya adalah di pimpinan, yakni di Ketua DPRD Blora. Itu juga perlu dasar-dasar yang kuat agar bisa mengundang bupati. Nah dasar-dasar ini yang akan kita coba dengan resume dari tim kajian yang berasal dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta," terangnya.

Sebelumnya pada 12 Maret 2020 silam, 3 konsultan hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta didatangkan JPKP untuk membuka hasil kajiannya. Tiga konsultan hukum tersebut adalah Dr. Oce Madril; Dr. Totok Dwi Diantoro, SH, MA, LLM; dan Zahru Arqom, SH, M.Lit. Poin dari hasil kajian tersebut, tuntutan terbitnya sertifikat hak milik bisa dilakukan. Namun semuanya tergantung dari political will Bupati Blora. Selengkapnya berita bisa dilihat di sini.

Di audiensi sebelumnya pada Senin, 22 Juni 2020, Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora juga menyatakan jika proses pemindah-tanganan aset bisa dilakukan dengan mekanisme yang telah ada di undang-undang maupun peraturan pemerintah. Mekanisme ini antara lain persetujuan antara DPRD dengan kepala daerah. ***