Dari hasil kajian hukum FH UGM

Dibutuhkan political will dari Pemkab Blora

Foto: Gatot Aribowo

Dr. Totok Dwi Diantoro, SH, MA, LLM; dan Zahru Arqom, SH, M.Lit; 2 dari 3 pembicara hasil kajian hukum kasus tanah Kawasan Wonorejo memberikan keterangan pers di Pendapa Gedung DPRD Kabupaten Blora, Kamis (12/3/2020).

Kamis, 12 Maret 2020 16:30 WIB

BLORA (wartablora.com)—Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan memiliki political will (niat baik dan kemauan) dalam memenuhi tuntutan warga di 4 perkampungan di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu yang masuk dalam Kawasan Wonorejo. Tuntutan tersebut berupa sertifikasi hak milik ratusan kepala keluarga yang mendiami tanah di kawasan tersebut. Political will akan memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara administrasi, dengan salah satunya bisa melalui mekanisme yang dijamin dalam UU Perbendaharaan Negara. Penyelesaian administrasi ini tidak akan menyalahi sepanjang dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam launching hasil kajian hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terungkap jika political will dari Pemerintah Kabupaten Blora menjadi modal awal untuk bisa membuka pintu penyelesaian konflik tanah yang melibatkan ratusan warga setempat dengan pemerintah kabupaten yang berlangsung sejak puluhan tahun ini. Puncaknya konflik ini mendorong ribuan warga turun ke jalan menggelar aksi pada Senin, 11 Maret 2019, setahun lalu. Arsip peristiwa dapat dilihat di sini.

"Yang dibutuhkan pertama kali untuk menyelesaikan perkara ini adalah adanya political will dari Pemerintah Kabupaten Blora. Dengan political will ini akan ada ruang untuk menyelesaikan perkara ini. Ruang bisa berupa dialog untuk bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan secara administrasi, salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara," jelas Dr. Oce Madril, SH, MA dalam keterangan persnya usai melakukan presentasi hasil kajian hukum kasus tanah di Kawasan Wonorejo, Kamis, 12 Maret 2020.

Dr. Oce Madril merupakan 1 dari 3 pembicara yang hadir dalam launching kajian tersebut. Dua lainnya yang juga dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UGM adalah Dr. Totok Dwi Diantoro, SH, MA, LLM; dan Zahru Arqom, SH, M.Lit.

Tanpa adanya political will ini, hampir tidak memungkinkan untuk bisa diselesaikan konflik tanah di kawasan tersebut. Bola perkara ini saat ini ada di Pemerintah Kabupaten Blora.

"Tinggal kemauan dari pemerintah. Karena dasar dan latar belakang dari keberadaan warga yang mendiami tanah tersebut ada data dan bukti-buktinya, jauh sebelum proses ijon dimintakan legalitas ke Departemen Kehutanan dari 1994 hingga 1999," Dr. Totok Dwi Diantoro menambahkan.

Proses ijon disebutkan Dr. Totok mengacu pada tukar guling yang tidak sah menurut hukum. Pasalnya, saat itu perjanjian antara Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Blora adalah perjanjian kerja sama pengelolaan. "Jadi tidak boleh dianggap tukar menukar, apalagi mekanismenya dengan melibatkan pihak ketiga, yakni investor dalam tukar menukar tidak lazim," jelas Dr. Totok.

Dalam kajian hukumnya, Dr. Totok memberikan 4 kesimpulan. Pertama, adanya peran investor dalam pengadaan lahan pengganti mengindikasikan adanya motif keuntungan dan komersialisasi, yang oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Blora bersama-sama investor menjadikan tanah kawasan tersebut sebagai komoditas.

"Kedua, proses komersialisasi tanah tersebut oleh Pemda Blora yang didalamnya ada perjanjian kerja samanya, permohonan pelepasan aset dan respon DPRD sertifikasi hak pakai, dan membuka diri untuk digugat Singgih dan kawan-kawan (investor) tanpa memberikan perlawanan, adalah mengkhianati niat awal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk alasan penyelesaian okupasi masyarakat," bebernya.

Gugatan dilakukan investor pada 2014, dan dimenangkan investor tanpa Pemkab Blora mengajukan banding ke tingkat pengadilan di atasnya hingga ke tingkat kasasi. Padahal menurut Dr. Totok banyak kejanggalan kemenangan itu, termasuk salah satunya yang meninggal tidak menjadikan pewarisnya sebagai pengugat, dan hanya diwakili istrinya.

"Ada niat komersialisasi, dan menjadikan tanah tersebut sebagai komoditas untuk diambil keuntungannya. Maka menjadi relavan untuk melihat sejauh mana tingkat kesepadanan nilai lahan pengganti terhadap kawasan Wonorejo, yang ada kemungkinan terjadi timbulnya kerugian negara," terang Dr. Totok.

Dengan demikian, lanjut Dr. Totok, kawasan tanah tersebut harus dikembalikan ke niat awal dari tujuan tukar menukar dengan jalan mengajukan pelepasan hak ke BPN, untuk selanjutnya memberikan keleluasaan warga mengajukan sertifikasi atas lahan yang ditempati.

"Artinya kembali political will-nya di tujuan awal," katanya. ***