Bambang jamin Ranperda Disabilitas selesai Juli

Foto: Dokumen wartablora.com

Penyandang disabilitas fisik kaki ini sedang menanti pengukuran kakinya saat mendapat bantuan kaki palsu gratis dari Yayasan Peduli Tuna Daksa, Januari 2017 silam.

Senin, 27 Mei 2019 17:01 WIB

BLORA (wartablora.com)—Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo menjamin rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas akan disahkan menjadi Perda pada Juli mendatang. Dalam kurun waktu kurang 2 bulan ini, ia berharap kelompok disabilitas dapat memberikan masukan perubahan isi dari peraturan tersebut yang dikehendaki dan disesuaikan kepentingan kelompok tersebut.

"Saya jamin Juli selesai. Makanya draf ini saya berikan pada teman-teman disabilitas untuk dipelajari," kata Bambang kepada Ghofur, perwakilan penyandang disabilitas yang menemuinya di ruangan usai rapat antara kelompok disabilitas, Pemkab Blora, dan DPRD Blora yang membahas Ranperda tersebut, Senin (27/5/2019).

Untuk mengefesienkan waktu, Bambang akan menunggu secepatnya masukan dari kelompok disabilitas, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan perangkat daerah terkait, agar bisa diakomodir dalam pasal di Ranperda itu.

"Silakan draf dibedah, lalu mana yang teman-teman kurangi dan mana yang hendak ditambahkan, nantinya akan saya komunikasikan dengan Dinas Sosial untuk diakomodir dalam Ranperda sebelum dibahas oleh Pansus untuk yang terakhir kalinya, yang selanjutnya bisa disetujui untuk ditetapkan jadi Perda," kata Bambang Susilo.

Nantinya, masih kata Bambang, perwakilan kelompok disabilitas akan disertakan dalam pembahasan di Pansus.

"Karena stakeholder Perda tersebut adalah teman-teman di kelompok disabilitas, maka sudah seharusnya mereka berkepentingan terhadap isi atau konten dari peraturan ini," imbuh Bambang.

DBM pertanyakan Ranperda

Sebelumnya di ruangan rapat Gedung DPRD Kabupaten Blora dilangsungkan rapat antara penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difabel Blora Mustika (DBM), Pimpinan DPRD Kabupaten Blora, Pansus Ranperda Difabel DPRD Kabupaten Blora, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Blora, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Selain itu rapat juga diikuti para pengajar di Sekolah Luar Biasa yang ada di Kabupaten Blora.

Dalam rapat, Ghofur, Ketua DBM menyatakan 2 poin penting yang tidak boleh tidak diakomodir dalam peraturan tersebut.

"Poin pertama adalah tentang pendataan," tandasnya.

Pendataan menurut Ghofur sangat penting. Dari pendataan, katanya saat diwawancara usai rapat, perencanaan dapat disusun dengan tepat.

"Persoalannya tanggung jawab siapa pendataan ini. Sebab data BPS, data di Dinas Sosial, juga data jumlah disabilitas termasuk detail ragamnya di dinas kependudukan berbeda satu dengan lainnya. Ini juga perlu dibuatkan payung hukum, tanggung jawab siapa pendataan yang riil di lapangan," katanya.

Dari 67 pasal dalam draf rancangan Perda tersebut yang didapat wartablora.com, masalah pendataan disabilitas ini luput dari perhatian. Rancangan lebih banyak mengatur tentang hak dan kesempatan penyandang disabilitas. Ada 9 hak yang harus dipenuhi untuk kelompok ini, antara lain: pendidikan, ketenaga-kerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olahraga, politik, hukum, aksesbilitas, dan penanggulangan bencana. Hak dan kesempatan ini memiliki 54 pasal dari 67 pasal yang dirancang.

"Poin berikutnya adalah minimnya pendanaan. Saking minimnya, kami sering berupaya mandiri untuk pengadaan alat bantu buat teman-teman difabel," sebut Ghofur.

Minimnya pendanaan ini diakui pejabat terkait dalam rapat. Setiap tahunnya, dinas instansi terkait hanya mampu menyediakan jumlah kursi roda untuk penyandang disabilitas fisik kaki tak lebih dari 30 orang.

"Di tahun ini kami ada 30 kursi roda, yang 15 sudah kita salurkan, dengan prioritas usia produktif atau usia sekolah," kata pejabat tersebut.

Sementara itu dari kalangan pengajar SLB menyatakan, hak untuk memperoleh fasilitas pendidikan guna peningkatan kemampuan anak berkebutuhan khusus juga perlu mendapat perhatian dari peraturan yang sedang dibuat.

"Bahwa kondisi riilnya adalah minimnya fasilitas peningkatan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kondisi riil yang kami hadapi adalah di guru SLB. Bahwa sejak 2016, kesra buat mereka yang jumlahnya hanya Rp150 ribu per bulan sudah dihentikan," kata Endang, pengajar di SLB Ngawen. (*)