Pemkab Blora Komitmen Membangun Pendidikan Keagamaan

Foto: Courtesy of Humas dan Protokol Setda Blora

Wakil Bupati Blora Arief Rohman memberikan sambutannya pada pembukaan pekan olahraga dan seni madrasah diniyah di Kecamatan Banjarejo, Mingu (27/1/2019).

Senin, 28 Januari 2019 17:05 WIB

BLORA (wartablora.com)—Pemerintah kabupaten Blora telah berkomitmen untuk membangun pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora. Komitmen ini telah diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pendidikan kegamaan yang kini prosesnya masih berjalan.

Komitmen ini ditegaskan kembali Wakil Bupati Blora Arief Rohman saat membuka pekan olahraga dan seni antar diniyah di Kecamatan Banjarejo, Minggu (27/1/2019).

"Pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora sangatlah penting sebagai dasar pembentukan karakter anak bangsa yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu Bapak Bupati bersama kami telah berkomitmen akan memberikan dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang baik. Kami sedang mengusulkan dibentuknya Perda tentang Pendidikan Keagamaan," kata Arief Rohman dalam rilisnya, Senin (28/1/2019).

Dinyatakan Arief, saat ini perda tersebut telah dirampungkan DPRD Kabupaten Blora dan tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah.

"Jika Perda itu nanti sudah ditetapkan dan mulai diberlakukan, maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh lembaga pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah (Madin) ini. Di mana dalam Perda itu akan diatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama yang baik dan hak-hak guru pendidikan agama yang selama ini telah tulus ikhlas mendidik anak-anak kita," katanya.

Anggota panitia khusus DPRD Kabupaten Blora yang membahas Perda Pendidikan Keagamaan, Santoso Budi Susetyo mengungkapkan, dari hasil konsultasi di bagian hukum tingkat provinsi dinyatakan jika perda pendidikan kegamaan tidak bisa diteruskan dengan alasan kewenangan ekskusinya di tingkat organisasi perangkat daerah. Selama ini urusan pendidikan keagamaan merupakan kewenangan kantor keagamaan yang tidak memiliki struktur langsung dengan pemerintahan di kabupaten. Sementara di perda pendidikan keagamaan diatur jika ekskusi konten atau pelaksana dalam perda tersebut dikerjakan pemerintah melalui dinas pendidikan.

"Sesuai kesepakatan dengan teman-teman di Pansus, Perda pendidikan keagamaan ini kita tunda sementara sambil mencari alternatif," kata Budi melalui sambungan telepon, Senin petang.

Alternatif ini antara lain dalam konteks penganggaran bisa dialternatifkan melalui dinas kesejahteraan sosial.

"Nantinya akan kita konsultasikan lagi ke provinsi untuk menemukan alternatif lain. Kita juga sedang merencanakan untuk mempelajarinya dari 2 kota di provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakannya, di Kudus dan Cilacap," tandasnya.

Pastinya, kata Budi, DPRD Kabupaten Blora juga komitmen untuk membangun pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora.

"Kita tetap komit, karena Perda ini baik buat penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora," katanya.

Perda ini sebelumnya telah dibahas selama 4 bulan di tahun lalu yang memprogramkan perda tersebut dalam program legislasi daerah. Diharapkan perda ini dimasukkan lagi dalam program legislasi daerah di tahun ini untuk bisa dirampungkan seperti yang diharapkan banyak pihak. Hal ini ditegaskan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Blora, Radjiman Santarko.

"Kita ulang lagi (pembahasan Perda pendidikan keagamaan di tahun ini)," katanya melalui pesan singkat Whatsapp, Senin petang. (*)