Selasa, 20 Februari 2024 20:44 WIB
BLORA (wartablora.com)—Ketua DPRD Blora HM Dasum berharap musyawarah rencana pembangunan untuk perempuan dan kelompok rentan (musrenbang keren) yang digelar pada Selasa, 20 Februari 2024 bisa menjadi panduan untuk menyusun langkah-langkah strategis menuju masa depan yang lebih baik untuk Kabupaten Blora. Harapan ini disampaikan Ketua DPRD Blora saat memberi arahan dalam musrenbang keren yang digelar di pendopo rumah dinas Bupati Blora.
Musrembang kali ini, dengan tema "Peran Perempuan dan Kelompok Rentan (Anak, Lansia dan Difabel) dalam Penguatan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Berkualitas," telah diselenggarakan untuk keempat kalinya di masa kemimpinan Bupati Blora H Arief Rohman.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua DPRD Blora, HM Dasum, yang memberikan arahan penting.
"Pertemuan ini tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah bagi ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Blora," ungkap HM Dasum.
Musrembang tersebut menjadi momen penting bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak, dan difabel.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora di bawah kepemimpinan Bupati H. Arief Rohman untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Bupati Arief menilai tingginya partisipasi dalam Musrembang ini sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya dalam menghimpun usulan pembangunan dari berbagai kelompok, yang tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi unggulan Kabupaten Blora dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.
"Kami memberikan kesempatan kepada perempuan, lansia, anak, dan difabel untuk memberikan masukan dalam pembangunan Kabupaten Blora yang akan direncanakan dalam tahun mendatang," ujar Bupati.
Dia menambahkan bahwa Musrembang Keren ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat dengan melibatkan partisipasi dari berbagai elemen.
Dengan perencanaan yang matang, diharapkan semua kepentingan bisa diakomodasi dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan anggaran daerah.