Pembentukan AKD badan lancar

Foto: Gatot Aribowo

Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum.

Selasa, 22 Oktober 2019 20:05 WIB

BLORA (wartaParlemen)—DPRD Kabupaten Blora telah merampungkan pembentukan alat kelengkapannya. Setelah pekan sebelumnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 4 komisi terbentuk, awal minggu ini, Selasa (22/10/2019), giliran AKD 4 badan terbentuk. Empat badan ini antara lain: Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Kehormatan. Pembentukan 4 badan ini nyaris tak ada perselisihan seperti yang terjadi di pembentukan 4 komisi.

"Berlangsung lancar," kata Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum kepada wartawan, Selasa sore usai rapat paripurna pembentukan AKD badan di ruang lobi gedung DPRD Blora di Jalan Ahmad Yani Blora.

Sebelum paripurna, pimpinan DPRD bersama 7 fraksi melakukan rapat konsultasi. Iwan Krismiyanto dari Fraksi Demokrat-Hanura ditunjuk mewakili fraksinya untuk melakukan rapat konsultasi pada Senin (21/10/2019).

"Saya kemarin yang mewakili rapat dengan pimpinan DPRD, dan kami langsung menyerahkan nama-nama untuk masuk dalam keanggotaan di 4 badan tersebut," katanya.

 Untuk Bapemperda jumlah keanggotaan sejumlah 7 orang, sesuai dengan ayat 2 pasal 51 PP 12 tahun 2018 yang menyebut jumlah anggota Bapemperda sebanyak jumlah anggota komisi yang terbanyak. Saat ini jumlah anggota komisi yang terbanyak 7 orang yang ada di Komisi B, Komisi C, dan Komisi D.

"Untuk Bapemperda, jabatan ketua diemban Mochamad Muchklisin dari PKB, sementara Wakil Ketua diemban Muhammad Ahmad Faishol dari PPP," terang Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora.

Sedangkan untuk Badan Kehormatan jumlah keanggotaannya berdasar peraturan pemerintah tersebut sejumlah 5 orang.

"Untuk Badan Kehormatan, ketua diemban Mujoko dari PDIP dengan diwakili Sugeng Hariyanto dari Nasdem," imbuh Siswanto.

Sementara untuk Banggar dan Banmus, jabatan ketua badan melekat pada Ketua DPRD Blora. Jumlah keanggotaan di Banggar dan Banmus di DPRD Blora ditetapkan sejumlah 22 orang, sesuai peraturan pemerintah yang menyebut jumlah keanggotaan di 2 badan tersebut paling banyak setengah dari jumlah anggota di lembaga perwakilan rakyat tersebut. (*)