Pembentukan AKD akan mengedepankan musyawarah

Foto: Gatot Aribowo

Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum (berbaju putih) memberikan pernyataan dalam temu wartawan, Jumat (11/10/2019), didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto.

Jumat, 11 Oktober 2019 19:22 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum menyatakan akan menggunakan pendekatan musyawarah dalam pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk komitmennya yang memposisikan pimpinan sebagai orang tua.

"Saya ini orang tua yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tapi soal nanti ending-nya ke lain, ya monggo," kata HM. Dasum saat menggelar jumpa pers unsur pimpinan dan 4 fraksi mayoritas, Jumat (11/10/2019).

Dalam proses pembentukan AKD, khususnya komisi-komisi, tata tertib DPRD Kabupaten Blora dikatakannya punya 2 jalan dalam memilih unsur pimpinan di komisi. Yakni musyawarah sebagai jalan pertama, dan voting oleh anggota sebagai jalan terakhir.

Kendati demikan, ia berharap masih ada jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan belum adanya titik temu dalam pembentukan AKD.

"Sebagai orang tua tetap ngemong. Karena semua ini anak kita, jadi kita satu rumah, kita satu lembaga. Kita saling menjaga," katanya.

Sebelumnya, proses pembentukan alat kelengkapan dewan ini masih terjadi tarik ulur antara 3 fraksi dengan 4 fraksi. Tiga fraksi ini antara lain Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Gerindra, dan Fraksi Demorat Hanura. Tiga fraksi ini termasuk minoritas jumlah keanggotaannya, yakni sejumlah 15 orang. Sementara 4 fraksi yang berseberangan termasuk mayoritas dengan jumlah keanggotaannya dikurang pimpinan DPRD sejumlah 26 orang. Kelompok fraksi mayoritas ini antara lain: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golongan Karya.

Proses pembentukan AKD ini, kata HM. Dasum, sudah dilakukan sejak pelantikan pimpinan DPRD, Kamis, 26 September 2019. Proses rapat antar pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi telah dilakukan hingga 2 kali. Bahkan lobi-lobi di luar rapat juga telah dilakukan. Namun sayangnya memang belum ada titik temu antara fraksi minoritas dengan mayoritas.

"Kita sudah rapat fraksi sudah 2 kali. Ada notulennya, ada tanda tangannya, tapi belum ada titik temu. Secara informal juga sudah dilakukan," kata politisi PDIP ini.

Ditambahkannya, proses rapat paripurna akan segera digelar kembali untuk memutuskan keanggotaan komisi. "Nanti kita jadwalkan," imbuhnya. (*)