Pembahasan Ranperda APBD 2020 akan tepat waktu

Foto: Gatot Aribowo

Siswanto (kiri), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dan Santoso Budi Susetyo, Anggota DPRD Blora dari Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS).

Senin, 07 Oktober 2019 17:56 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto optimis jika pembahasan rancangan Perda APBD 2020 akan bisa disahkan sebelum habis bulan November tahun ini. Saat ini, kata Siswanto, lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Blora tersebut masih konsentrasi untuk membentuk alat kelengkapan dewan (lazim disingkat AKD) yang berupa komisi-komisi.

"Ini pembentukan AKD untuk komisi-komisi masih berjalan. Prosesnya masih dinamis. Meski kami belum bisa menjanjikan pertengahan bulan ini akan rampung semua, termasuk badan-badannya, kami tetap optimis pembahasan untuk rancangan Perda APBD 2020 akan dapat disahkan tepat waktu," kata Siswanto, usai rapat pimpinan DPRD Blora dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Blora.

Pembahasan rancangan Perda APBD 2020 ini akan menjadi sangat penting bagi Anggota DPRD Blora. Pasalnya, jika pembahasan ini molor maka program-program pembangunan yang menjadi gagasan para anggota baru tidak akan bisa masuk.

"Tetap akan kita upayakan untuk bisa segera terbentuk AKD-nya selekasnya untuk dapat secepatnya membahas ranperda APBD 2020 dan ranperda-ranperda lainnya," kata Ketua DPD II Golkar Kabupaten Blora ini.

Sementara itu Anggota DPRD Blora dari Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), Santoso Budi Susetyo menyatakan optimisme yang sama, rancangan Perda APBD 2020 akan bisa tepat waktu.

"Pembahasan APBD waktu satu bulan sudah cukup. Pembahasan akan dikerjakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari lembaga ekskutif dengan Badan Anggaran (Banggar) di lembaga legislatif," kata Budi.

Dikatakannya, proses pembuatan rancangan Perda APBD 2020 sebenarnya sudah berjalan sejak keanggotaan DPRD periode 2014-2019.

"Kan sudah dikerjakan mulai dari penyampaian dan kesepatakan KUA-PPAS. Dan itu sudah selesai. Tinggal proses berikutnya yang dikerjakan oleh keanggotaan baru periode 2019-2024," ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Blora ini.

KUA-PPAS adalah akronim dari kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara. Di dalam aturannya, penyampaian KUA-PPAS disampaikan pemerintah sebagai ekskutif paling lambat minggu kedua bulan Juli. Sementara kesepakatan antara pemerintah sebagai ekskutif dengan DPRD sebagai legislatif disepakati paling lambat minggu pertama bulan Agustus.

"Dari semua proses yang ada, kita akan selesaikan semuanya selambatnya pada 30 November mendatang," tutup Budi. (*)