Parah, rapat paripurna DPRD "kosongan"

Foto: Gatot Aribowo

Pemandangan meja tanda tangan tamu ini biasanya dipenuhi tumpukan kardus berisi makanan, minuman, atau jajanan. Tapi tahun 2026 ini dipastikan tidak lagi ada pemandangan tersebut.

Selasa, 31 Maret 2026 18:00 WIB

BLORA (wartablora.com)—Baru tahun ini, 2026 DPRD Kabupaten Blora mengadakan rapat paripurnanya "kosongan", alias tanpa makan, minum, atau jajan. Setelah tiga bulan tidak ada kegiatan rapat paripurna, DPRD Blora mengadakan rapat paripurna pada akhir Maret 2026. Rapat paripurna yang mengagendakan penyampailan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2025. Tidak ada makan, minum, atau jajan yang diberikan ke tamu undangan. Bahkan anggota DPRD dan pimpinannya serta Bupati dan Wakil Bupati Blora terpaksa membawa minuman sendiri.

"Kosongan" ini dampak dari realokasi anggaran untuk program menghambur-hamburkan APBN. Realokasi ini oleh kalangan birokrasi dan politisi disebutnya efesiensi. Parahnya jika disebut efesiensi sampai urusan makan dan minum untuk kegiatan pemerintahan dihilangkan.

Dalam rapat tersebut, tidak terlihat adanya konsumsi di meja para anggota dewan maupun tamu undangan. Pemandangan meja kosong tanpa makanan dan minuman ini menjadi hal yang mencolok, berbeda dari rapat-rapat sebelumnya yang biasanya menyediakan kotak konsumsi. Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, membenarkan kondisi tersebut.

"Memang enggak ada makan dan minum," katanya.

Mustopa menjelaskan, kondisi ini merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

“Iya dampak dari efisiensi dan itu semua OPD,” katanya.

Meski tidak ada konsumsi, ia menyebut para anggota dewan telah memahami kondisi tersebut.

“Memang dia tahu kok kalau enggak ada anggaran makan minum. Iya memaklumi kalau enggak ada,” jelasnya.

Mustopa berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat segera berakhir sehingga kondisi anggaran daerah kembali normal.

“Kedepan mudah-mudahan efisiensi selesai. APBD normal seperti sebelumnya,” ujarnya.