Senin, 15 Juni 2026 23:55 WIB
BLORA (wartablora.com)—Sejumlah orang yang mendaku dirinya tergabung dalam Forum Masyarakat Blora Timur (FMBT) meminta DPRD Kabupaten Blora untuk menggelar audiensi pada Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyorot kinerja salah satu badan usaha milik pemerintah daerah Kabupaten Blora di usaha-usaha perminyakan, yakni PT Blora Patra Energi, atau disingkat dengan BPE.
Audiensi digelar di ruang lobi DPRD Kabupaten Blora oleh Komisi B. Datang perwakilan dari BPE. Dalam audiensi terungkap BPE memiliki modal dasar Rp4 miliar dengan modal disetor Rp1 miliar. Sejak 2012 hingga 2025, total kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disetorkan mencapai Rp5,12 miliar. Namun, tren setoran dividen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi signifikan.
Setoran naik pada 2022 dengan nilai Rp1,127 miliar. Angka tersebut kemudian menurun menjadi Rp874 juta (2023), Rp891 juta (2024), dan turun drastis pada 2025 menjadi sekitar Rp192 juta. Setoran yang turun drastis ini disorot Yuyus Waluyo, anggota Komisi B DPRD Blora.
Komisaris BPE, Christian Prasetya, menjelaskan turunnya deviden lantaran ada potensi yang hilang dari bisnis yang digeluti BPE.
"Tantangan terbesar BPE saat ini adalah hilangnya peluang bisnis dari sumur minyak rakyat di sejumlah wilayah potensial seperti Soko, Pelantungan, dan Candi yang kini dikelola pihak lain. Kami hampir kehilangan opportunity dari sektor itu. Padahal sebelumnya masuk dalam target RKAP 2026,” ungkapnya.
Ditambahkan bahwa masa jabatan direksi dan komisaris akan berakhir pada 6 Juli 2026. Pemerintah daerah bersama pemegang saham akan segera menggelar Rapat Pemegang Saham (RPS) untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Evaluasi dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Kami targetkan laba tahun 2026 minimal Rp1,6 miliar, sehingga pada 2027 BPE dapat menyetorkan dividen minimal 60 persen dari laba. Sampai akhir Mei 2026, laba sudah sekitar Rp900 juta,” jelas Christian.