Ini keanggotaan komisi-komisi di DPRD Blora

Foto: Dokumen wartablora.com

Empat pimpinan DPRD Blora bersama jajaran 4 fraksi mayoritas menggelar konferensi pers usai menyelenggarakan rapat paripurna memutuskan pembentukan AKD, Jumat (18/10/2019).

Rabu, 23 Oktober 2019 04:36 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Empat komisi telah terbentuk di DPRD Kabupaten Blora. Empat komisi ini menjadi kepanjangan tangan partai-partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Blora untuk bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Blora di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam peraturan pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan tata tertib di DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, ada 11 tugas dan wewenang komisi-komisi di DPRD Blora. Salah satu diantaranya yang tugasnya berkaitan dengan perwakilan rakyat adalah menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, selain juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Di samping itu ada wewenang yang berkaitan dengan fungsi kontrol pembangunan yang dijalankan pemerintah. Di pasal 48 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 disebutkan antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi, dan memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam menjalankan fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), tugas anggota DPRD di komisi antara lain: melakukan pembahasan rancangan Perda (Peraturan daerah), dan melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

Sedangkan untuk menunjang kapasitas anggota DPRD di komisi, mereka memiliki hak untuk melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD, serta diperbolehkan mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, selain juga punya hak mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD sesuai lingkup tugasnya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, anggota DPRD di komisi juga dipekerjakan untuk membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah atau masyarakat kepada DPRD, selain memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Apa saja ruang lingkup tugas komisi?

Dari situs resmi DPRD Kabupaten Blora disebutkan, Komisi A DPRD Blora ruang lingkup bidang tugasnya meliputi: pemerintahan daerah; otonomi dan kerjasama daerah; tata pemerintahan, perangkat, kelembagaan, dan pengembangan kapasitas aparatur desa; sosial politik dan organisasi kemasyarakatan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; pengawasan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu; komunikasi dan informatika; kependudukan dan pencatatan sipil; hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum; perangkat daerah; pertanahan; pelayanan publik; dan kesekretariatan DPRD.

Sedangkan Komisi B ruang lingkup bidang tugasnya meliputi: pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; perpajakan dan retribusi; pertanian dan ketahanan pangan; perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; kehutanan; agro dan non agro industri; fasilitasi dan kerjasama industri; dan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro.

Sementara Komisi C ruang lingkup bidang tugasnya meliputi: perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan, permukiman dan perhubungan; lingkungan hidup; pertambangan, energi dan sumber daya alam; dan administrasi pembangunan.

Terakhir, Komisi D ruang lingkup bidang tugasnya meliputi: kesehatan; pendidikan; sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya; perpustakaan dan kearsipan; penanggulangan bencana daerah; kesejahteraan rakyat; tenaga kerja dan transmigrasi; dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Siapa saja keanggotaan di komisi-komisi DPRD Blora?

Komisi A, antara lain:

  1. Supardi dari Partai Golkar, mengemban ketua
  2. Dwi Astutiningsih dari PDIP, mengemban tugas wakil ketua
  3. Mochammad Aliuddin dari PKB, sekretaris komisi
  4. Tri Yuli Setyowati dari PDIP
  5. Aditya Candra Yogaswara dari Partai NasDem

Komisi B, antara lain:

  1. Yuyus Waluyo dari Partai NasDem, mengemban ketua
  2. Munawar dari PKB, wakil ketua
  3. Lina Hartini dari PDIP, sekretaris komisi
  4. Eko Adi Nugroho dari PDIP
  5. Nyoto Priyo Utomo dari PKB
  6. Siswanto dari Partai Golkar
  7. I Made Dharma Astika dari Partai NasDem 

Komisi C, antara lain:

  1. Subroto dari PDIP, mengemban ketua
  2. Meidi Usmanto dari Partai Golkar, wakil ketua
  3. Sugeng Hariyanto dari Partai NasDem, sekretaris komisi
  4. Mochamad Muchklisin dari PKB
  5. M. Mukhlisin dari PKB
  6. Bibi Hastuti dari PDIP
  7. Suyono dari Perindo

Komisi D, antara lain:

  1. Ahmad Labib Hilmy dari PKB, mengemban ketua
  2. Irma Isdiana dari Partai NasDem, wakil ketua
  3. Mutohar dari Partai Golkar, sekretaris komisi
  4. Mujoko dari PDIP
  5. Anif Mahmudi dari PDIP
  6. Ketut Kunarwo dari PKB
  7. Siti Rochmah Yuni Astuti dari Partai NasDem

Jumlah keanggotaan di komisi tersebut bisa jadi akan bertambah jika 15 anggota DPRD Blora dari fraksi minoritas mengajukan usulan untuk dimasukkan ke komisi-komisi.

"Nantinya bisa kita masukkan kalau usulannya memenuhi unsur pemerataan," kata Ketua DPRD Blora HM. Dasum dalam keterangan pers-nya usai rapat paripurna memutuskan pembentukan AKD, Jumat (18/10/2019). ***