Ini keanggotaan Banggar DPRD Blora

Foto: Dok. wartablora.com

Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Blora, membahas alat kelengkapan dewan.

Sabtu, 26 Oktober 2019 05:26 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Empat badan di alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Blora telah terbentuk pada Selasa (22/10/2019), salah satunya Badan Anggaran, biasa disingkat Banggar. Badan ini adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten Blora dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan ini menjadi strategis lantaran sangat berpengaruh dalam jalannya pembangunan.

Badan ini diatur dalam bagian keenam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Ada 2 pasal yang mengaturnya, yakni pasal 53 dan 53.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, ada 6 tugas dan wewenang yang harus dijalankan dan dipegang oleh badan tersebut, yang antara lain: memberikan saran dan pendapat kepada Bupati. Saran yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD ini nantinya akan menjadi bahan Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan. Selain itu, saran dan pendapat ini bisa digunakan Bupati untuk mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sebelum saran dan pendapat ini diberikan, anggota Banggar dapat melakukan konsultasi terlebih dulu dengan komisi di DPRD untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebiiakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Nantinya, hasil dari konsultasi tersebut akan menjadi bahan saat melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebljakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan APBD, setelah selesai dibahas dengan tim anggaran Pemerintah Daerah dan diparipurnakan untuk menjadi persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Persetujuan inilah yang akan dimintakan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi ini, Banggar memiliki tugas melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sementara untuk urusan anggaran internal DPRD sendiri, Banggar memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Sama halnya dengan Badan Musyawarah (Banmus), jumlah anggota Banggar maksimal separo dari jumlah keanggotaan di DPRD. Bila DPRD Blora jumlah perwakilan rakyatnya ada 45, maka jumlah anggota Banggar paling banyak 22 anggota DPRD, termasuk pimpinan DPRD sebagai anggota merangkap Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan. Ketua Banggar adalah Ketua DPRD, sementara sekretaris bukan anggota Banggar dipegang Sekretaris DPRD.

Berikut ini susunan keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Blora:

  1. HM. Dasum dari Fraksi PDIP
  2. Lina Hartini dari Fraksi PDIP
  3. Subroto  dari Fraksi PDIP
  4. Dwi Astutiningsih dari Fraksi PDIP
  5. Tri Yuli Setyowati dari Fraksi PDIP
  6. Mustopa dari Fraksi PKB
  7. M. Mukhlisin dari Fraksi PKB
  8. Ahmad Labib Hilmy dari Fraksi PKB
  9. Nyoto Priyo Utomo dari Fraksi PKB
  10. Sakijan dari Fraksi NasDem
  11. Yuyus Waluyo dari Fraksi NasDem
  12. Irma Isdiana dari Fraksi NasDem
  13. I Made Dharma AK dari Fraksi NasDem
  14. Siswanto dari Fraksi Golkar
  15. Siswanto dari Fraksi Golkar
  16. Supardi dari Fraksi Golkar
  17. Jariman dari Fraksi PPP
  18. Achlif Nugroho WU dari Fraksi PPP
  19. Santoso Budi Susetyo dari Fraksi PKS-Gerindra
  20. Arifin Muhdiarto dari Fraksi PKS-Gerindra
  21. Warsit dari Fraksi Demokrat-Hanura
  22. Agus Untoro W dari Fraksi Demokrat-Hanura

Untuk keanggotaan Banggar ini sesuai peraturan pemerintahnya, bisa berpindah setelah menjalani tugasnya 30 bulan. ***