DPRD gelar public hearing ranperda pajak dan retribusi

Foto: Gatot Aribowo

Pansus DPRD Blora menggelar public hearing di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Blora.

Senin, 08 Mei 2023 15:00 WIB

BLORA (wartablora.com)—Rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak retribusi daerah adalah 1 dari 14 ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Blora yang akan diselesaikan tahun 2023 ini. Rancangan perda pajak retribusi ini baru digarap dengan tahapan public hearing yang digelar pada Senin, 8 Mei 2023. Memimpin publik hearing ini pansus DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo. Hadir beberapa OPD dan perwakilan masyarakat.

Achlif mengatakan agenda tersebut dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Tujuan dari public hearing ini adalah bagaimana kita mendengar masukan dan usulan dari masyarakat, karena masyarakat sebagai objek pajak. Bagaimana masukannya, sehingga nanti menjadi bahan pembahasan antara pansus dan pemerintah untuk penyesuaian tarif," ucapnya.

Diharapkan, perda ini bisa dirampungkan tahun ini.

"Sehingga asumsi pendapatan daerah untuk tahun 2024 mendatang sudah mengacu pada perda tersebut, terutama berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari unsur pajak dan retribusi," ujar Achlif Nugroho.

Nantinya seluruh pendapatan daerah dari pajak dan retribusi harus masuk dalam satu perda, termasuk pelayanan kesehatan, meskipun sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).