Perubahan APBD 2021 disetujui

Belanja operasional daerah naik Rp133 miliar

Foto: Gatot Aribowo

Bupati Blora Arief Rohman memberikan jawabannya di podium atas pandangan-pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Blora.

Kamis, 30 September 2021 17:48 WIB

BLORA (wartablora.com)—DPRD Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Blora menyetujui bersama rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun 2021 menjadi peraturan daerah. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna di gedung dewan, Kamis, 30 September 2021. Sebelum diambil persetujuan, paripurna DPRD Kabupaten Blora memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pandangan umumnya, yang disusul kemudian jawaban Bupati Blora Arief Rohman atas pandangan-pandangan umum dari fraksi.

Ada lebih 20 catatan dari fraksi-fraksi dalam pandangan umum tersebut. Mulai dari serapan anggaran di pemerintahan desa, proses perekrutan perangkat desa, masalah pertanian, persoalan kelangkaan bahan bakar pertalite, perhatian terhadap guru honorer, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Blora. Catatan-catatan tersebut dijawab Bupati satu per satu.

Selain persetujuan APBD perubahan 2021, paripurna juga mengacarakan penyerahan 3 rancangan peraturan daerah, antara lain tentang pengelolaan keuangan, perubahan retribusi, dan mengenai organisasi perangkat daerah. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam mekanisme yang ada di gedung dewan.

Dalam persetujuan ini, perubahan anggaran mengalami pengurangan di beberapa pos pembelanjaan, antara lain belanja modal yang berkurang hingga hampir Rp53 miliar. Rinciannya: belanja gedung dan bangunan berkurang Rp15,28 miliar dan belanja jalan, jaringan, dan irigasi berkurang Rp34,52 miliar. Serta belanja modal aset tetap lainnya berkurang hingga Rp27,43 miliar, sementara belanja peralatan dan mesin bertambah Rp24,31 miliar.

Pengurangan belanja daerah juga terjadi di pos belanja tidak terduga, yang berkurang hingga hampir Rp18,1 miliar. Juga pos belanja bantuan sosial yang dikurangi hampir Rp3 miliar.

Di sisi lain ada kenaikan anggaran untuk belanja operasional pemerintahan daerah. Naiknya hingga di atas Rp133 miliar. Pos belanja pegawai yang semula Rp870,54 miliar lebih dinaikkan hingga di atas Rp916,29 miliar, atau ditambah Rp45,74 miliar lebih. Selain itu belanja operasional untuk pengadaan barang dan jasa dinaikkan hingga melebihi Rp80,6 miliar.

Pos belanja hibah juga dinaikkan, dari Rp77 miliar menjadi Rp86 miliar, serta adanya pos baru untuk belanja subisi sejumlah Rp500 juta.