AKD komisi-komisi di DPRD Blora terbentuk

Foto: wartablora.com

4 pimpinan DPRD Blora bersama jajaran 4 fraksi mayoritas menggelar konferensi pers usai menyelenggarakan rapat paripurna memutuskan pembentukan AKD, Jumat (18/10/2019).

Jumat, 18 Oktober 2019 13:54 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Setelah melalui proses yang cukup memakan energi sejak disahkannya pimpinan, DPRD Blora akhirnya menyelesaikan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) komisi-komisi, Jumat (18/10/2019). Pembentukan AKD komisi ini tanpa menyertakan 15 orang anggota DPRD Blora dari 3 fraksi minoritas. Usulan 8 orang dari 3 fraksi minoritas untuk masuk di Komisi C ditolak 30 anggota DPRD Blora dari 4 fraksi mayoritas. Demikian pula 7 orang yang diusulkan masuk ke Komisi D.

"Ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Tiga fraksi tidak menggunakan unsur pemerataan dalam memasukkan keanggotaannya di komisi," jelas Ketua DPRD Blora HM. Dasum dalam jumpa pers usai rapat paripurna internal untuk mengambil keputusan tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD Blora, Jumat.

Dengan ditolaknya 15 orang dari 3 fraksi minoritas maka saat ini keanggotaan 4 komisi hanya 26 orang dari yang seharusnya 41 orang. Komisi A dengan ketuanya Supardi berjumlah 5 orang. Sementara Komisi B dengan ketuanya Yuyus Waluyo berjumlah 7 orang, sedangkan Komisi C dengan ketuanya Subroto berjumlah 7 orang, dan Komisi D dengan ketuanya Ahmad Labib Hilmy berjumlah 7 orang.

"Nantinya bisa kita terima lagi kalau usulannya diperbaiki. Tetap kita terima. Nanti diadakan rapat paripurna lagi (untuk penambahan anggota tiap-tiap komisi)," kata Dasum menjawab pertanyaan wartawan, apakah 15 orang tersebut akan di luar komisi selama 5 tahun.

"Mereka juga wakil masyarakat. Sebagai wakil, mereka dituntut untuk bekerja. Kalau mereka tidak segera bergabung di komisi-komisi (A hingga D), kasihan masyarakat yang diwakili," urainya.

Bukan tanpa alasan mayoritas Anggota DPRD Blora dikatakan Dasum ingin segera dibentuknya AKD. Mayoritas anggota ingin pembahasan APBD 2020 bisa dikerjakan awal November 2019, yang menyisakan waktu 26 hari sebelum tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019.

"Secepatnya membentuk alat kelengkapan ini karena apa? Karena di sini nanti kita harus segera membahas anggaran 2020. Kalau ini tidak segera terbentuk, dalam batas waktu yang sudah ditentukan kita tidak bisa menggedok APBD pada 26 November 2019, kita tidak akan diberi anggaran untuk kegiatan," tandas Dasum.

Mulai minggu ke-4, rencananya DPRD Blora akan mulai memproses pembentukan AKD badan-badan. Ada 4 badan yang akan dibentuk, antara lain: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan BK (Badan Kehormatan).

"Kita tetap akan menyertakan mereka. Kita surati untuk mengirimkan nama-nama buat pengisian keanggotaan di badan-badan tersebut,' ujar Dasum.

Sebagai Ketua DPRD Blora, Dasum berharap 15 orang dari 3 fraksi minoritas ini segera meratakan pengisian keanggotaan komisi bila ingin dilibatkan dalam pembahasan APBD 2020. Ketiga fraksi ini adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi PKS-Gerindra, dan Fraksi Demokrat-Hanura.

"Mengapa pembentukan fraksi di DPRD Blora ini minimal 4 orang, itu karena menyesuaikan jumlah komisinya," tutupnya. (*)