AKD DPRD Blora selambatnya rampung pertengahan Oktober

Foto: Dokumen wartablora.com

Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora dari Partai Golkar.

Senin, 30 September 2019 14:07 WIB

BLORA (wartaParlemen)—Alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Blora ditargetkan selambatnya akan selesai pada pertengahan Oktober ini. Minggu pertama Oktober ditargetkan 4 komisi di DPRD Blora terbentuk, dilanjutkan minggu berikutnya AKD yang lain.

"Harapan kita bersama AKD ini sudah rampung semuanya pada pertengahan bulan Oktober, sehingga bisa langsung bekerja untuk membahas Ranperda APBD 2020. Namun kalau bisa ya memang secepatnya. Karenanya kami terus mendorong teman-teman di fraksi untuk selekasnya menyetor nama-nama untuk masuk dalam keanggotaan di komisi," kata Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora, Senin (30/9/2019).

Siswanto yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora ini menyebutkan jika Pimpinan DPRD Kabupaten Blora yang telah terbentuk secara definitif pada pekan lalu telah berkirim surat kepada 7 ketua fraksi agar menyetorkan nama-nama untuk dimasukkan keanggotaannya dalam komisi.

"Sudah pimpinan kirim permintaan ke masing-masing fraksi untuk segera mengirim nama-namanya," katanya.

Tujuh fraksi ini antara lain Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Gerindra (Seger), dan Fraksi Demokrat-Hanura.

Pimpinan DPRD, kata Siswanto, berharap selambatnya hari Selasa pekan ini nama-nama sudah masuk.

"Setelah itu kita butuh 1 atau 2 hari untuk masing-masing komisi memilih unsur pimpinannya, terdiri ketua komisi, wakil ketua komisi, dan sekretaris komisi. Untuk demokratisnya, pemilihan unsur pimpinan komisi kita serahkan ke anggota komisi," jelasnya.

Di masing-masing komisi ini akan duduk setidaknya 10 anggota DPRD Kabupaten Blora. Ada 4 komisi di DPRD Kabupaten Blora, masing-masing Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Komisi A akan bermitra dengan OPD-OPD yang salah satunya mengurusi bidang pemerintahan, Komisi B akan bermitra dengan OPD-OPD yang salah satunya mengurusi bidang ekonomi, Komisi C akan bermitra dengan OPD-OPD yang salah satunya mengurusi infrastruktur, dan Komisi D akan bermitra kerja dengan OPD-OPD yang diantaranya mengurusi bidang pendidikan dan bidang layanan kesehatan.

OPD merupakan akronim dari organisasi perangkat daerah, yang sebelumnya disebut dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). OPD merupakan dinas atau instansi pemerintah daerah, teknis maupun non teknis.

"Setelah AKD komisi-komisi terbentuk baru kemudian AKD lainnya, seperti Banggar atau badan anggaran, Banmus atau badan musyawarah, serta BK atau badan kehormatan, juga Bapemperda atau Badan pembentukan Peraturan Daerah," imbuh Siswanto.

Badan anggaran dalam pekerjaannya akan bermitra dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) yang ketuanya adalah Sekda Kabupaten Blora. Kemitraan mereka untuk menyusun anggaran tahunan, baik pendapatan maupun belanja daerah.

Sementara Banmus adalah badan di DPRD untuk menyusun agenda kedinasan AKD-AKD di DPRD Kabupaten Blora, termasuk salah satunya menyusun agenda kunjungan atau rapat di luar daerah.

Bapemperda, sebelumnya lazim disebut Banleg atau Badan legislasi. Yakin suatu badan yang bekerja bersama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk atau membuat peraturan-peraturan di daerah.

Sedangkan BK adalah badan di DPRD yang mengurusi jika ada anggota DPRD yang dianggap melanggar etika. (*)