Kamis, 02 Juni 2022 18:43 WIB
BLORA (wartablora.com)—Rapat-rapat kerja bersama antara komisi-komisi di DPR RI dan kementerian-kementerian berlangsung Kamis, 2 Juni 2022. Di antara rapat ini, Kementerian Agama menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII, sementara Kementerian Pertanian menggelar rapat kerja bersama Komisi IV. Salah satu yang dibahas dalam rapat ini adalah pagu indikatif untuk APBN tahun anggaran 2023. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja mereka.
Dalam pagu indikatif ini, kementerian yang mengurusi agama mendapat tambahan Rp2,2 triliun. Dengan tambahan ini, maka pada tahun depan kementerian yang dipimpin menterinya, Yaqut Cholil Qoumas akan mengelola uang sebesar Rp69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk mengurus ekonomi pertanian Indonesia, anggaran untuk urusan agama 5 kali lipatnya. Anggaran dalam APBN 2023 untuk urusan pertanian hanya sebesar Rp13,72 triliun, turun dari tahun 2022 ini yang sebesar Rp14,51 trliun.
"Kementerian Pertanian mendapat pagu indikatif Rp13,72 triliun," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.
Rincian pagu indikatif untuk Kementerian Pertanian ini antara lain: Sekretariat Jenderal sebesar Rp1,56 triliun, Inspektorat Jenderal Rp137,6 miliar, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp2,51 triliun. Berikutnya Direktorat Jenderal Hortikultura mendapat pagu indikatif Rp1,03 tiliun, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat Rp1,13 triliun, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan Rp1,63 trilun. Lantas, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat Rp2,7 triliun, Badan Litbang Pertanian Rp903,8 miliar, Badan PPSDM Pertanian Rp899 miliar, Badan Ketahanan Pangan Rp103,5 miliar, serta Badan Karantina Pertanian mendapat anggaran Rp1,09 triliun.
Jika anggaran untuk Kementerian Pertanian turun, kenaikan anggaran terjadi di Kementerian Agama terjadi lantaran adanya kenaikan anggaran belanja pegawai operasional dan belanja operasional.
"Peningkatan yang cukup signifikan terjadi karena adanya peningkatan nilai anggaran pada belanja pegawai operasional yang ditujukan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN Kemenag yang pada tahun 2021 lalu mengalami pagu minus," kata Yaqut Cholil Qoumas saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Selain itu ada kenaikan belanja operasional yang akan dipakai untuk kegiatan prioritas nasional, antara lain: penyelenggaraan ibadah haji menjelang situasi normal selepas pandemi, peningkatan target anggaran non-rupiah murni, dan peningkatan biaya berkarakteristik operasional pendidikan, seperti tunjangan non PNS.
Sumber: CNN Indonesia