Saksi kunci dugaan korupsi Pilang laporkan penyalahgunaan wewenang

Foto: Gatot Aribowo

Sri Winarti didampingi kuasa hukum dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora, Lukito, SH. dan Darda Syahrizal, SH. menerima bukti pelaporan dari Aiptu Yudi Suyanto, PS. Kanit SPKT II Polres Blora.

Jumat, 26 Juni 2020 18:08 WIB

BLORA (wartablora.com)—Dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah membuat saksi kunci dugaan korupsi di Pemerintahan Desa Pilang di Kecamatan Randublatung, Sri Winarti tak lantas membuatnya surut mengadakan perlawanan. Wina, sapaan akrab Sri Winarti gantian melaporkan Suyatno, Kepala Desa Pilang atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Didampingi kuasa hukumnya, Wina melaporkan dugaan tersebut ke Polres Blora, Jumat (26/6/2020).

Pelaporan ini muncul setelah Wina menjalani persidangan perdata atas gugatan atas kepemilikan tanah yang dimiliki Agus Muryanto. Gugatan ini bagi Wina sendiri juga janggal lantaran tansaksi jual beli sudah selesai dengan munculnya sertifikat tanah tersebut atas namanya.

"Jadi di persidangan tersebut tiba-tiba penggugat, yakni Agus Muryanto menunjukkan bukti di hadapan majelis hakim berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik bernomor 00683/Desa Pilang. Surat keterangan tersebut nomor 110/X/2019 tertanggal 5 Oktober 2019, ditanda-tangani Suyatno, Kepala Desa Pilang," ujar Wina kepada wartablora.com.

Penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Agus Muryanto itulah yang menjadi dasar Wina melaporkan Suyatno yang pernah menjadi atasannya saat ia menjabat kepala urusan (Kaur) keuangan di Pemerintahan Desa Pilang, Kecamatan Randublatung.

"Jadi ada dugaan penyalahgunaan wewenang dia sebagai kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tersebut. Padahal sertifikat hak milik nomor 00683 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora tersebut menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut adalah hak milik saya," kata Wina.

Tekanan kepada saksi kunci

Sementara kuasa hukum Wina, Darda Syahrizal mengatakan tekanan demi tekanan terhadap kliennya dilakukan Suyatno setelah Kejaksaan Negeri Blora akan menjadikan Wina sebagai saksi kunci atas laporan dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Desa Pilang di Kecamatan Randublatung. Warga desa setempat didampingi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora melaporkan Suyatno atas dugaan korupsi di APBDesa dari tahun 2015 hingga 2018. Kejaksaan Negeri Blora sempat kesulitan mendalami perkara tersebut.

"Tapi kemudian dari Kejaksaan Negeri Blora sendiri menyebut jika Mbak Wina dapat dijadikan saksi kunci. Sehingga kejaksaan dapat meneruskan laporan kami untuk diselidiki lebih dalam," kata Darda.

Selain Wina, Darda juga menemukan saksi kunci yang lain, yakni pengganti Wina untuk urusan keuangan di pemerintahan desa tersebut.

"Jadi Mbak Wina ini pejabat lama di kepala urusan keuangan pemerintahan desa itu. Pejabat penggantinya juga mau untuk dijadikan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa itu," beber Darda.

Keduanya, kata Darda, mendapat tekanan dari Suyatno dengan tujuan menggagalkan proses penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan kejaksaan negeri. Selain intimidasi, tekanan juga dilakukan dengan cara berurusan hukum. Urusan ini lebih banyak menimpa Wina. Sejak akhir 2019 Wina digugat atas kepemilikan tanah yang telah dibeli bertahun-tahun silam. Lucunya, penggugatnya penjual tanah sendiri, Agus Muryanto.

"Padahal transaksi sudah selesai sejak 2015. Akta jual beli sudah terbit, bahkan sertifikat juga sudah terbit dari BPN atas nama klien kami," kata Darda.

Belakangan, kata Darda, Pengadilan Negeri Blora justru memenangkan gugatan Agus Muryanto dengan hanya mengandalkan kesaksian Suyatno dan pengugatnya. Suyatno, sebut Darda, dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim tidak mengakui jika tanda tangan di akta jual beli tersebut adalah tanda tangannya sebagai saksi.

"Celakanya majelis hakim tidak menggunakan forensik untuk memperkuat bukti. Jadi hanya mengandalkan klaim dari saksi. Kalau pembuktian tanda tangan apakah palsu atau tidak, perlu melakukan forensik untuk memperkuat bukti yang berupa klaim dari saksi," urai Darda yang kemudian menambahkan, atas putusan yang dinilai sarat dengan kepentingan tersebut, pihaknya mengajukan banding ke pengadilan tingkat di atasnya.

Setelah ditekan dengan urusan hukum gugatan atas kepemilikan tanah, Wina juga ditekan Suyatno untuk berurusan hukum atas pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan di akta jual beli tersebut.

"Tanggal 26 Mei Suyatno melaporkan klien kami atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Hingga kini masih berproses di Polres Blora," ujar Darda.

Kini gantian Suyatno yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, setelah sebelumnya dilaporkan ke kejaksaan atas dugaan pidana korupsi. ***