BERITA Pemerintahan

Akademisi di Blora: Segera Bentuk Dewan Riset Daerah

Kamis Pon - 29 Maret 2018 | 21:13 bbwi
Foto: Safrudin

Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, Msi dari Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan paparannya tentang pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Blora, Kamis (29/3/2018).

BLORA (wartablora.com)—Belasan akademisi dari berbagai sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Blora menyepakati untuk segera dibentuknya Dewan Riset Daerah (DRD). Kesepakatan ini diambil saat digelarnya sosialisasi pembentukan DRD Kabupaten Blora yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, Kamis, 29 Maret 2018. Sosialisasi menghadirkan 2 narasumber, 1 dari DRD Provinsi Jawa Tengah dan 1 dari peneliti di DRD Kabupaten Magelang.

Kesepakatan disuarakan saat Andjar Prasetyo, peneliti di DRD Kabupaten Magelang menanyakan ke peserta sosialisasi ihwal perlu tidaknya DRD dibentuk di Kabupaten Blora.

Belasan akademisi ini datang dari Sekolah Tinggi Energi Mineral (STEM) Akamigas Cepu, Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe (STTR) Cepu, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Muhammad Cepu, Poltekkes, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM), serta beberapa sekolah tinggi lainnya.

Andjar dalam paparannya menyebutkan 3 praktik kemanfaatan adanya DRD yang telah dikerjakan di Kabupaten Magelang. "Antara lain transfer pengetahuan, sinergi antara akademisi-birokrasi-dan masyarakat, serta kolaborasi dari berbagai latar bidang keilmuan dan pengetahuan," katanya.

Selama ini yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang, kata Andjar, DRD memiliki peranan strategis untuk memberikan bahan-bahan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Magelang.

"Di kami, karena tidak begitu berlimpah kekayaan alamnya seperti di Blora, pembentukan DRD melalui mekanisme fit and proper test. Silakan, apakah nantinya di Blora mau mengambil mekanisme seperti atau ada mekanisme lain," ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, Msi dari DRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan, DRD bisa menjadi tim think tank dari kepala daerah. Apalagi, katanya, pembentukan DRD telah memiliki landasan hukum yang jelas, yakni di pasal 20 Undang-Undang nomor 18 tahun 2002.

"Kami di provinsi, buah pemikiran kami sering dipakai oleh Gubernur Ganjar, kendati akhir-akhir ini Gubernur lebih banyak menggunakan relawan-relawannya," kata Prof. Saratri dalam paparannya.

Ihwal pentingnya DRD, Prof. Saratri memaparkan 3 hal mengapa perlunya DRD.

"SDM dari unsur akademisi belum diperankan secara optimal dalam pembangunan daerah. Kemudian perlu adanya koordinasi, sinergi, dan saling memahami unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya perlunya adanya lembaga non struktural yang menjembatani birokrasi dan akademisi," paparnya.

Untuk tugas pokok dan fungsi dari DRD, kata Prof. Saratri, setidaknya ada 4 hal yang penting.

"Antara lain memberikan masukan atau arahan dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Iptek di daerah. Berikutnya sebagai second opinion Kepala Daerah, dan yang keempat adalah secara ex-officio sebagai Dewan Pakar Balitbang atau Bappeda." (*)


KOTAK KOMENTAR

Pemerintahan Lainnya 

on wartablora.com 

News / Hukum & Kriminal
4 Dalang Pembakar Mobil Perhutani Ditangkap

Kapolres: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Selasa Pon - 21 Agustus 2018 - 13:27
Budaya / Even
International Gamelan Festival (IGF) Solo 2018

Kemendikbud Ajak Peserta Anjangsana ke Blora

Rabu Pahing - 15 Agustus 2018 - 16:18
News / Seremoni

Pemkab Blora Kembali Lakukan Pergeseran Pejabat

Kamis Wage - 28 Juni 2018 - 17:36
Pendidikan / Peristiwa

Siswanto Sebar 999 Amplop THR

Selasa Pon - 12 Juni 2018 - 20:34
News / Hukum & Kriminal
Pergantian Jabatan di Jajaran Polres Blora

Wakapolres, Kasatlantas dan 3 Kapolsek Diganti

Minggu Wage - 03 Juni 2018 - 19:55