BERITA Nasional 2956
Views

Ijin Baru Pabrik Semen Diterbitkan

Ini Pernyataan Sikap Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

Jumat Kliwon - 24 Februari 2017 | 21:49 bbwi
Foto: WatchDoc

Areal pembangunan pabrik semen di Rembang, diambil dari drone di Januari 2015.

JAKARTA (wartablora.com)—Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng, Jumat (24/2/2017) mengeluarkan 6 butir pernyataan sikapnya atas diterbitkan ijin baru untuk kegiatan penambangan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Koalisi yang terdiri 11 kelembagaan tersebut salah satunya menyatakan kekecewaannya atas diamnya Presiden Joko Widodo terhadap keluarnya ijin tersebut. 

Sebelas kelembagaan yang berkoalisi tersebut antara lain: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Desantara, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), KontraS, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Sajogyo Institute, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Institute of Speleological Society (ISS), Acintyacunata Speleological Club (ASC).

Dari siaran pers yang diterbitkan di website resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 660.1/6 tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang memberikan ijin operasional untuk PT Semen Indonesia (Tbk) telah melanggar putusan Mahkamah Agung yang tidak mengijinkan kegiatan operasional pabrik tersebut.

"Keluarnya ijin tersebut menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melanggar beberapa hal, diantaranya melanggar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen sebelumnya," tulis Koalisi dalam pernyataan persnya tersebut.

Selain itu, lanjut siaran pers tersebut, keluarnya ijin baru telah melanggar perintah presiden untuk tidak membangun pabrik semen dan mengeluarkan izin tambang di Pegunungan Kendeng sampai ada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHK) yang sedang disusun oleh Kantor Staff Presiden (KSP) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan mengeluarkan ijin baru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai telah melakukan pembangkangan hukum.

"Ini merupakan sebuah preseden yang sangat buruk dalam penegakkan hukum, merusak rasa keadilan masyarakat, memberikan contoh buruk melawan putusan pengadilan dan Konstitusi, serta bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dan dunia hukum Indonesia," tulis Koalisi.

Lebih dari itu, Gubernur Jawa Tengah bahkan dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Dalam putusan pengadilan jelas amar putusan dan perintahnya adalah membatalkan, bukan merevisi atau memperbaiki. Dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b jelas menyatakan adalah tindakan sewenang-wenang adalah apabila keputusan dari pejabat bertentangan dengan membuat Keputusan yang bertentangan dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jelas melalui perintah penyempurnaan Dokumen dan Penilaian kembali bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik."

Gubernur juga dinilai telah melakukan pembohongan publik. Di amar putusan, tulis Koalisi dalam siaran persnya, tidak pernah ada perintah untuk perbaikan ijin tapi pembatalan ijin.

Selanjutnya Koalisi mengeluarkan 6 pernyataannya, sebagai berikut:

1. Mengecam keras tindakan Gubernur Jawa Tengah atas keluarnya Izin lingkungan yang baru.

2. Mengecam keras Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun meski perintahnya diabaikan oleh Gubernur Jawa Tengah.

3. Mengecam Keras Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah gagal dalam mengambil langkah-langkah cepat untuk menghentikan keluarnya izin lingkungan baru.

4. Menuntut Gubernur Jawa Tengah membatalkan Izin LIngkungan baru yang telah diterbitkan untuk PT Semen Indonesia.

5. Mendorong dan menghimbau kekuatan organisasi rakyat bersatu padu, untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Pemakjulan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden untuk tidak membangun pabrik semen.

(*)


KOTAK KOMENTAR

Nasional Lainnya 

on wartablora.com 

Pendidikan / Peristiwa

Siswanto Sebar 999 Amplop THR

Selasa Pon - 12 Juni 2018 - 20:34
News / Hukum & Kriminal
Pergantian Jabatan di Jajaran Polres Blora

Wakapolres, Kasatlantas dan 3 Kapolsek Diganti

Minggu Wage - 03 Juni 2018 - 19:55
Budaya / Even
Rangkaian Hari Pancasila di Sedulur Sikep Klopoduwur

Dari Buka Bersama Hingga Ritual

Jumat Pahing - 01 Juni 2018 - 19:11
News / Seremoni

Polres Blora Gelar Donor Darah

Selasa Kliwon - 15 Mei 2018 - 18:44