BERITA Parlementaria 2821
Views

APBD Perubahan Setelah Dievaluasi

Pemerintah Sediakan Rp13 Miliar Untuk Pasien Tak Mampu

Jumat Wage - 21 Oktober 2016 | 17:14 bbwi
Foto: wartablora.com

Ketua DPRD Bambang Susilo (menunduk) tengah bersiap menandatangani persetujuan bersama antara unsur pimpinan DPRD Kabupaten Blora dengan unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyesuikan anggaran perubahan tahun 2016 setelah dievaluasi Gubernur Jawa Tengah.

BLORA (wartablora.com)—Kabar gembira buat anda, warga Kabupaten Blora yang merupakan pasien tak mampu yang tidak masuk dalam progam BPJS Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Blora telah menyiapkan anggaran sejumlah Rp13 Miliar untuk pasien tidak mampu yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan nasional. Sejumlah ini disiapkan untuk pasien di dua rumah sakit plat merah, masing-masing di RS Soetijono Blora dan RS R Soeprapto Cepu.

Untuk anggaran di RS Soetijono Blora, anggaran yang disediakan sejumlah Rp7 miliar, sedangkan di RS R Soeprapto Cepu sejumlah Rp6 miliar.

Sejumlah anggaran ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Jumat sore (21/10/2016), yang menyidangkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian dari evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan di tahun ini.

Sejumlah anggaran untuk pasien tidak mampu yang tidak masuk BPJS Kesehatan ini di luar anggaran operasional 2 rumah sakit tersebut. Di rapat ini, terungkap anggaran untuk RS Soetijono Blora mencapai Rp45,5 miliar lebih, sementara di RS R Soeprapto Cepu mencapai Rp35,4 miliar lebih.

Selain kabar ini, dalam rapat paripurna tersebut juga terungkap sisa anggaran tahun ini yang membengkak dari Rp52,4 miliar lebih menjadi Rp139,3 miliar lebih.

"Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016 yang semula Rp52.498.599.000 akan bertambah menjadi Rp139.317.488.840. Mencermati jumlah Silpa tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora akan melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi belanja guna menghindari besarnya potensi Silpa tahun 2016," Bambang Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Blora membacakan laporan hasil penyempurnaan dan penyesuaian.

Hasil ini disepakatai setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blora pada Jumat pagi. Penyesuaian ini dilakukan setelah hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah turun pada awal pekan ini.

Dalam laporan yang dibacakan Bambang Susilo tersebut, juga terlansir batalnya dana Rp350 juta yang hendak dihibahkan ke Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Blora. Dana ini semula untuk kegiatan Musabaqah Hifdzil Qur'an. Namun dibatalkan lantaran sulitnya mekanisme pengucuran dana hibah tersebut.

"Selanjutnya akan digeser menjadi kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan tokoh agama, masyarakat, dan ulama," sebut Bambang dalam laporan tersebut.

Dalam laporan ini juga diungkapkan sejumlah anggaran untuk membayar honor pegawai honorarium dan tidak tetap yang jumlahnya mencapai Rp29,4 miliar lebih.

"Belanja tersebut diperuntukkan pegawai honorer yang diangkat dengan SK Bupati, Honorarium Kategori 2 (K2), dan pegawai honor yang diangkat SKPD, termasuk guru yang mengajar di sekolah swasta, yang ke depannya akan diformulasikan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan." (*)

 


KOTAK KOMENTAR

Parlementaria Lainnya 

on wartablora.com 

News / Peristiwa

Kapolres Kembali Ingatkan Netralitas Anggota

Rabu Pahing - 17 Januari 2018 - 23:14
News / Peristiwa

Cegah Difteri, Anggota Polres Divaksin

Rabu Pahing - 17 Januari 2018 - 23:04
News / Seremoni

9 Kapolsek Dirotasi

Selasa Legi - 16 Januari 2018 - 20:07
News / Seremoni
Sosialisasi DIPA Polres

Kapolres: Jangan Bermain-main dengan Anggaran

Senin Kliwon - 15 Januari 2018 - 20:06
News / Peristiwa

Diduga Korsleting di Aki, Jazz Bidan Pule Terbakar

Senin Kliwon - 15 Januari 2018 - 19:23